Tiga Gereja dan Satu Pura Dapat Dana Hibah dari Anies Baswedan

Reporter:
Editor:

Untung Widyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama Ketua Fraksi PPP DPRD DKI, Maman Firmansyah (kanan) dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Abdurrahman Suhaemi (kiri) dalam Pengajian Majelis Taklim Kaum Ibu Bilalusalam, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu 22 Februari 2017. TEMPO/Chitra.

    Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama Ketua Fraksi PPP DPRD DKI, Maman Firmansyah (kanan) dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Abdurrahman Suhaemi (kiri) dalam Pengajian Majelis Taklim Kaum Ibu Bilalusalam, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu 22 Februari 2017. TEMPO/Chitra.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Pendidikan, Mental, dan Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta Hendra Hidayat mengatakan semua sarana ibadah, termasuk majelis taklim, boleh mengajukan hibah kepada Gubernur DKI Anies Baswedan.

    "Semua sarana ibadan bisa mengajukan hibah, yang penting memenuhi persyaratan yang ditentukan," kata Hendra saat dihubungi, Rabu, 22 November 2017.

    Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI 2018, belanja hibah diajukan sebesar Rp 1,7 triliun untuk sejumlah lembaga kemasyarakatan dan sarana ibadah.

    Sarana ibadah itu di antaranya, sebanyak 9 majelis taklim akan mendapatkan dana hibah dengan total sekitar Rp 175 juta, 12 musala Rp 655 juta, 15 masjid dialokasikan sebesar Rp 11,2 miliar, 3 gereja Rp 280 juta, dan 1 pura Rp 1 miliar.

    Baca: APBD DKI 2018 Jadi Sorotan, Anies Baswedan: Saya Bersyukur

    Hendra menuturkan, pemerintah DKI tidak memberikan begitu saja dana hibah jika tidak ada yang mengajukan. Instansinya akan mengecek syarat administratif sarana ibadah tersebut.

    "Misal kamu ajukan hibah, pasti saya akan survei tempatnya. Kalau memenuhi syarat, saya berikan," katanya.

    Untuk majelis taklim, Hendra menuturkan tak ada patokan khusus jumlah majelis yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hibah. Selain itu, besaran dana juga akan ditentukan setelah sarana ibadah tersebut ditinjau oleh Biro Dikmental DKI.

    "Yang pasti dana hibah itu dana stimulan. Bukan dana tanggungan dan kami enggak tanggung semua proposal yang diminta. kami tetap survei kepatutan," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.