Wakil Ojek Online Diterima Staf Presiden, Tuntut Perbaikan Nasib

Reporter:
Editor:

Untung Widyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan massa driver Go-Jek menggelar demo longmarch dari Departemen Perhubungan menuju Istana Negara, Jakarta, 23 November 2017. Dalam aksinya massa menuntut PT Go-Jek Indonesia untuk menghapus performa, membuat payung hukum yang independen dari keluhan pengemudi, transparansi dalam setiap kebijakan, menstabilkan sistem menjadi lebih baik dan memberikan kebijakan tarif yang rasional untuk semua pengemudi se-Indonesia. TEMPO/Subekti.

    Ratusan massa driver Go-Jek menggelar demo longmarch dari Departemen Perhubungan menuju Istana Negara, Jakarta, 23 November 2017. Dalam aksinya massa menuntut PT Go-Jek Indonesia untuk menghapus performa, membuat payung hukum yang independen dari keluhan pengemudi, transparansi dalam setiap kebijakan, menstabilkan sistem menjadi lebih baik dan memberikan kebijakan tarif yang rasional untuk semua pengemudi se-Indonesia. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Enam orang perwakilan aksi ojek online yang melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, diterima pejabat Kantor Staf Presiden pada Kamis siang, 23 November 2017.

    "Pihak Istana tadi menyatakan prihatin atas nasib ojek online dan berjanji akan menyampaikan aspirasi kami kepada Presiden untuk segera dipenuhi," kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) selaku kuasa hukum komunitas ojek online, Azas Tigor Nainggolan, di depan Istana Negara.

    Tigor menjelaskan, keenam orang tersebut diterima oleh Deputi IV Kantor Staf Presiden yang membidangi komunikasi politik dan diseminasi informasi.

    "Kami berharap akan ada follow up dalam satu bulan ini dan tentunya saja akan terus kami desak. Jika tidak, akan ada demo yang lebih besar lagi," kata dia.

    Tuntutan paling penting yang mereka sampaikan adalah agar driver ojek online diakui dan dilindungi haknya seperti yang pemerintah lakukan untuk taksi online yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017.

    Selain itu, menurut Tigor, lebih baik lagi jika pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Dalam UU itu belum ada pasal yang mengatur mengenai sistem transportasi berbasis aplikasi atau teknologi.

    Para peserta aksi mengaku, selama ini perusahaan tidak pernah mengajak mereka berbicara. Sehingga semua kebijakan hanya bersifat sepihak, dan mereka merasa bukan sebagai mitra perusahaan, melainkan budak perusahaan.

    "Dengan adanya regulasi, kami menuntut perusahaan untuk menyamaratakan tarif untuk semua aplikator. Sehingga nanti tidak seenaknya membuat tarif sepihak," kata Tigor.

    Peserta aksi mulai bergerak dengan berjalan kaki dari Lapangan IRTI Monas sekitar pukul 11.30 WIB, dan tiba di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sekitar pukul 12.00 WIB.

    Singgah lima menit di sana, peserta aksi langsung bergerak ke Istana Negara. Aksi dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Setengah jam berorasi di depan Istana, perwakilan aksi diterima masuk ke Istana untuk menyampaikan aspirasi.

    Pada pukul 13.10 WIB, perwakilan yang sebelumnya masuk ke Istana, keluar dengan wajah semringah. Tigor mengatakan tuntutan mereka akan didengar oleh Presiden Jokowi.

    "Sebentar lagi nasib kita akan berubah kawan-kawan," kata dia disambut sorak sorai peserta aksi.

    Aksi ojek online pun bubar dengan damai pada pukul 13.50, driver ojek online yang ikut serta dalam aksi kembali mengangkut penumpang seperti sedia kala.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.