Negosiasi UMP dengan Anies Baswedan, Serikat Buruh Yakin Menang

Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi demo kawasan Patung Kuda Indosat, Jakarta, 10 November 2017. Dalam aksinya buruh menuntut naikkan UMP/K tahun 2018 sebesar 50 US $ (Rp. 650.000,-). TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam pertemuan dengan Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota, serikat buruh menyatakan kesediaan mereka melakukan negosiasi dengan pemerintah soal tuntutan revisi Upah Minimum (UMP) Provinsi DKI Jakarta menjadi Rp 3,9 juta. Ketua DPD FSP LEM Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yulianto yakin Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno akan memenuhi tuntutan serikat buruh.  

“Peluang negosiasi UMP telah dibuka dengan Gubernur, jadi nanti kita akan lanjutkan komunikasi yang lebih intensif,” kata Yulianto di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Rabu, 29 November 2017.

Sebelumnya, Anies Baswedan telah menetapkan UMP 2018 sebesar Rp 3,6 juta. Nilai itu dianggap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang telah memperhitungkan inflasi 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,99 persen.

Baca: Dituntut Naikkan Upah Buruh, Anies Baswedan Lempar Pantun

Namun menurut Yulianto, pemerintah seharusnya mencontoh sikap Gubernur Papua Lukas Enembe yang berani merevisi angka UMP melebihi formula nilai penetapan UMP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015. Gubernur Papua telah merevisi angka UMP yang semula Rp 2,8 juta menjadi Rp 3 juta.

“Angka awal dari kami masih Rp 3,9 juta, nanti kita lihat perkembangan lebih lanjut soal angka-angka itu. Keberanian merevisi itu yang kami hargai dari Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata dia.

PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan itu telah lama ditolak oleh buruh karena dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Formulasi upah dianggap hanya sekedar menghitung angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, namun mengabaikan survei harga-harga kebutuhan pokok setiap tahun yang menjadi patokan Komponen Hidup Layak.

Baca: UMP DKI Naik 8,71 Persen, Serikat Buruh Kecewa

Selain itu, PP tersebut membuat kewenangan dewan pengupahan dalam menentukan besaran upah diambil alih oleh BPS. Jadi, Dewan Pengupahan hanya berwenang memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, atas peninjauan kebutuhan hidup layak yang ditinjau setiap lima tahun sekali, sesuai Pasal 43 ayat (5) PP Pengupahan.

Oleh karena itu serikat buruh, kata Yulianto, mempercayakan keputusan tersebut kepada Gubernur Anies Baswedan. “Kalau melihat gesture atau sikap dan lain-lain, kami percaya dengan Gubernur dan Wakil akan memenuhi tuntutan kami,” kata dia.






Top 3 Metro: Heru Budi Lanjutkan Gerebek Lumpur Anies, Usia Harapan Hidup Orang Jakarta Bertambah 1,29 Tahun

3 jam lalu

Top 3 Metro: Heru Budi Lanjutkan Gerebek Lumpur Anies, Usia Harapan Hidup Orang Jakarta Bertambah 1,29 Tahun

Pemprov DKI di bawah pimpinan Heru Budi Hartono juga akan menggencarkan lagi kegiatan "gerebek lumpur" di berbagai wilayah.


Heru Budi Cek Sodetan Kali Ciliwung yang Baru Terbangun 62 Persen, Kementerian PUPR: Ada Masalah Lahan

4 jam lalu

Heru Budi Cek Sodetan Kali Ciliwung yang Baru Terbangun 62 Persen, Kementerian PUPR: Ada Masalah Lahan

Pembangunan sodetan Kali Ciliwung yang ditinjau Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono baru mencapai 62 persen. Upaya mengatasi banjir.


Heru Budi Tinjau Proyek Sodetan Kali Ciliwung yang Diproyeksikan Reduksi Banjir di Utara Jakarta

5 jam lalu

Heru Budi Tinjau Proyek Sodetan Kali Ciliwung yang Diproyeksikan Reduksi Banjir di Utara Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pembangunan terowongan sodetan Kali Ciliwung. Salah satu proyek penanggulangan banjir.


Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

16 jam lalu

Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

Demokrat menilai AHY memiliki keunggulan ketimbang Ridwan Kamil atau pun Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Anies Baswedan.


Survei Indikator Politik: Pasca-Deklarasi Capres, Elektabilitas Anies Baswedan Naik

16 jam lalu

Survei Indikator Politik: Pasca-Deklarasi Capres, Elektabilitas Anies Baswedan Naik

Lembaga Survei Indikator Politik mencatat elektabilitas Anies Baswedan naik setelah deklarasi Capres 2024 oleh NasDem. Anies salip Prabowo.


Digeruduk Warga Kampung Bayam, Heru Budi Hartono Serahkan Masalah Kampung Susun Bayam ke Jakpro

17 jam lalu

Digeruduk Warga Kampung Bayam, Heru Budi Hartono Serahkan Masalah Kampung Susun Bayam ke Jakpro

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyerahkan masalah Kampung Susun Bayam ke Jakpro. Warga eks Kampung Bayam gellar tenda depan Balai Kota DKI


Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

19 jam lalu

Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

PKS menilai setiap warga dan relawan berhak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.


Warga Kampung Bayam Geruduk Balai Kota, Heru Budi Hartono: Tinggal Jakpro Berdiskusi

20 jam lalu

Warga Kampung Bayam Geruduk Balai Kota, Heru Budi Hartono: Tinggal Jakpro Berdiskusi

Heru Budi Hartono meminta Jakpro untuk memediasi warga Kampung Bayam karena hingga saat ini mereka belum menempati Kampung Susun Bayam.


Warga Kampung Bayam Akan Menginap Depan Balai Kota Hingga Bisa Huni Kampung Susun Bayam

21 jam lalu

Warga Kampung Bayam Akan Menginap Depan Balai Kota Hingga Bisa Huni Kampung Susun Bayam

Warga Kampung Bayam telah menjalani verifikasi dan mempunyai paguyuban koperasi berbadan hukum. Tapi belum bisa huni Kampung Susun Bayam.


Heru Budi Lanjutkan Gerebek Lumpur Anies Baswedan, Ahli: ke Mana Dibuangnya?

22 jam lalu

Heru Budi Lanjutkan Gerebek Lumpur Anies Baswedan, Ahli: ke Mana Dibuangnya?

Nirwono Joga mendorong Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuat terobosan untuk memanfaatkan lumpur hasil pengerukan sungai.