Sandiaga Uno Jajaki Pengunaan Sepeda untuk Masyarakat Jakarta

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memimpin rapat SKPD pada hari pertama masuk kerja sebagai kepala daerah Ibukota di Gedung Balaikota DKI, Jakarta, 17 Oktober 2017. TEMPO/Subekti.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memimpin rapat SKPD pada hari pertama masuk kerja sebagai kepala daerah Ibukota di Gedung Balaikota DKI, Jakarta, 17 Oktober 2017. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pemerintah berniat menggalakkan penggunaan sepeda di seluruh wilayah DKI. Saat ini, ia sedang menjajaki kerja sama dengan Obike, operator penyewaan sepeda berbasis online. “Mereka sudah datang memberikan presentasi pekan lalu,” ujar Sandiaga di Balai Kota, Selasa, 9 Januari 2018.

    Sandiaga mengatakan sistem penyewaan sepeda online diharapkan bisa memudahkan masyarakat menggunakan sepeda dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kata dia, bisa menekan tingkat polusi di Jakarta.

    Salah satu fokus perhatian DKI untuk tujuan tersebut adalah penempatan parkir sepeda. Sandiaga ingin lokasinya mudah dijangkau tapi tidak mengganggu lingkungan sekitar. Sebab, dia mencontohkan, di Cina, sistem penyewaan sepeda malah menimbulkan masalah baru: kesemrawutan di sekitar trotoar. “Saya enggak mau terjadi seperti itu,” ujarnya.

    Country Manager Obike Indonesia Wiliam Tanuwijaya berharap penjajakan dengan pemerintah Jakarta bisa berlangsung lancar. Dia menjelaskan, Obike sudah diterapkan di Bandung, Jawa Barat. Ada sekitar 200 sepeda yang ditempatkan di beberapa hotel di kota itu. "Kami kerja sama dengan beberapa hotel di Bandung," tuturnya.

    Menurut dia, sejak rapat pada pekan lalu di Balai Kota, belum ada rapat selanjutnya dengan DKI. “Belum ada komitmen apa-apa, tapi kami berharap akan ada kerja sama.”

    Sandiaga Uno mengatakan masih menggodok kerja sama tersebut dengan melibatkan tim Jakarta Smart City. Rencananya, saat meluncurkan sistem ini, ada satu hingga tiga kawasan yang dipilih untuk proyek percontohan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.