Disebut Kota Tak Layak Huni, Wali Kota Depok Sangkal Metodologi

Reporter:
Editor:

Untung Widyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih Idris Abdul Shomad (tengah) dan Pradi Supriatna (kedua kanan) memberikan pernyataan seusai Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pilkada Depok di Kantor KPUD Kota Depok, Jawa Barat, 22 Desember 2015. Pasangan ini memperoleh suara 411.367 (61,91 persen) dari total 664.543 suara sah. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih Idris Abdul Shomad (tengah) dan Pradi Supriatna (kedua kanan) memberikan pernyataan seusai Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pilkada Depok di Kantor KPUD Kota Depok, Jawa Barat, 22 Desember 2015. Pasangan ini memperoleh suara 411.367 (61,91 persen) dari total 664.543 suara sah. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Depok – Wali Kota Depok Mohammad Idris mempersoalkan metodologi survei yang dilakukan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) bertajuk Indonesia Most Livable City Index 2017.

    Idris menjelaskan dalam survei tersebut hanya 100 hingga 200 orang yang menjadi sampel. “Itu tidak representatif mengingat Kota Depok dihuni oleh 2 jutaan penduduk,” katanya usai menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Depok, pada Kamis 8 Februari 2018.

    Baca juga: Ribuan Balita Depok Kurang Gizi, Rp 1,3 Triliun Ada di Bank

    Menurut Idris, dirinya telah bertemu dengan beberapa akademisi membicarakan hasil survei yang menyebut Kota Depok sebagai salah satu kota yang berada di bawah nilai index livability.

    Kota lainnya adalah Pontianak, Depok, Mataram, Tangerang, Banda Aceh, Pekalongan, Samarinda, Bandar Lampung, Medan, dan Makassar.

    Sementara itu ada delapan kota yang layak huni atau nyaman, yaitu adalah Solo, Palembang, Balikpapan, Denpasar, Semarang, Tangerang Selatan, dan Balikapapan.

    Idris menjelaskan dari pertemuannya itu, klaimnya, banyak sekali pro dan kontra terhadap metodologi survei yang dilakukan Ikatan Ahli Perencanaan.

    Menurut Idris, konten yang menjadi tolok ukurnya yakni 5 aspek meliputi pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. “Itu tidak akurat,”  katanya, tanpa menjelaskan maksudnya.

    “Tapi soal itu saya sudah serahkan kepada para akademisi, saya hanya jalankan tugas saya sebagai pelayan publik,” ujar Idris, yang bersama Pradi Supriatna (Wakil Wali Kota Depok) diusung oleh Partai Gerindra dan PKS serta didukung Partai Demokrat.

    Berbeda dengan sikap atasannya, Kepala Bappeda Kota Depok, Widyati Riyandani mengatakan hasil survei IAP menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintahan dalam menata pembangunan di Kota Depok.

    Menurut Widyati, setiap aspek yang menjadi acuan dasar survei telah tertuang dalam Rencana Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2019-2021.

    Bappeda, katanya, bakal mengkaji kembali lima aspek yang menjadi indikator survei guna meningkatkan pembangunan dan memperbaiki kekurangan terhadap pelayanan publik.

    “Visinya Wali Kota kan unggul, nyaman, religius, upaya mewujudkan Kota Depok yang unggul bagaimana lingkungan, ekonomi kreatif, transparan, meningkatkan SDM, untuk meningkatkan kenyamanan,” katanya.

    Widyati berharap 10 program unggulan Wali Kota Depok bisa direalisasikan. Hal itu dibuktikan dengan mengeluarkan anggaran pagu senilai Rp 2 miliar  untuk masing-masing kelurahan.

    Anggaran itu dibagi dua, yakni untuk infrastruktur maksimal  Rp 1,5 miliar dan non-fisik Rp 500 juta.  “Sementara pemerintah menyediakan layanan dasar terhadap pelayanan publik,” katanya.

    Pekan lalu, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia meluncurkan survei indeks kota layak huni dan nyaman di Indonesia.  Suvei itu menemukan bahwa hampir 40 persen masyarakat yang tinggal di kota-kota di Indonesia merasa tidak nyaman dengan kota yang mereka tinggali.

    Ketua Umum IAP Bernardus Djonoputro mengatakan, negara harus hadir untuk merealisasikan kepastian hukum ruang di Indonesia. Percepatan pembangunan infrastruktur di semua lini menjadi tantangan tersendiri di dalam perencanaan tata ruang nasional.

    Bernardus Djonoputro  menjelaskan negara juga harus hadir dalam melakukan perencanaan tata ruang nasional agar menciptakan ruang-ruang layak hidup dan mampu menopang kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    "Harapan perencanaan kota-kota masa depan kita yang nyaman dan produktif masih sebatas tataran wacana populis," kata Bernardus dalam siaran pers pada 1 Februari 2018.

    Hasil survei menunjukkan, kota-kota yang memiliki karakter kelokalan yang kuat dan preservasi karakteristik tradisional yang kental masuk ke dalam jajaran top cities.

    Kota-kota tersebut adalah Solo, Palembang, Balikpapan, Denpasar, Semarang, Tangerang Selatan, dan Balikapapan.

    Sementara Jakarta yang menjadi Ibu Kota Negara sekaligus pusat pemerintahan harus cukup berpuas diri masuk ke kategori rata-rata livability city.

    Jakarta hanya sejajar dengan Manado, Pekalongan, Bogor, Palangkaraya, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Malang.

    Simak juga: Depok Jadi Lokasi Favorit Pabrik Narkoba, Mengapa?

    Adapun kota-kota yang berada di bawah nilai index livability adalah Pontianak, Depok, Mataram, Tangerang, Banda Aceh, Pekalongan, Samarinda, Bandar Lampung, Medan, dan Makassar.

    "Kota-kota besar yang menghuni average tier cities dan bottom tier cities memiliki segudang persoalan, mulai dari urbanisasi, pertumbuhan penduduk, kemacetan, hingga keterbatasan infrastruktur," ujar Bernardus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ratusan Ribu Orang Mengalami Gangguan Pernafasan Akibat Karhutla

    Sepanjang 2019, Karhutla yang terjadi di sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan tak kunjung bisa dipadamkan. Ratusan ribu jiwa jadi korban.