TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan tiap pagi ada rapat untuk mempercepat program normalisasi sungai yang dilaksanakan sejak era Jokowi tersebut. Sandiaga mengapat rapat itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Saefullah.
"Tiap hari ada rapat pagi-pagi sekali, Pak Sekda yang sendiri yang memimpin," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 12 Februari 2018.
Sandiaga Uno mengatakan DKI terus bernegosiasi dengan masyarakat dalam program normalisasi sungai di Jakarta. Sandiaga belum bisa memberi tahu proses dialog itu. Namun, berdasarkan keterangan Saefullah masih ada sejumlah permintaan dari warga yang perlu dinegosiasikan.
Sebelumnya, Sandiaga Uno mengatakan akan mengeksekusi lahan bantaran Sungai Ciliwung untuk normalisasi sungai seperti yang sudah dilakukan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Jokowi.
Baca: Anies Baswedan Sebut Naturalisasi, Ini Beda Normalisasi Era Ahok
Sandiaga mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana untuk eksekusi tersebut. Namun, eksekusi baru bisa dilakukan setelah harga ganti rugi lahan diputuskan.
Menurut Sandiaga, kebijakan normalisasi sungai sesuai dengan rekomendasi Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC). “Anggaran sudah tersedia, tinggal menyepakati harga, kemudian dieksekusi,” kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis lalu.
Bila ada warga yang keberatan, ujar Sandiaga Uno, dipersilakan menempuh jalur hukum. Menurut dia, ketersediaan lahan itu sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. “Sengketa tersebut ada di pengadilan dan lahan tersebut langsung diserahkan ke pemerintah,” katanya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan normalisasi Sungai Ciliwung baru berjalan 60 persen, per Desember 2017. Kendala utama proses normalisasi, kata dia, adalah sulitnya pembebasan lahan karena faktor administrasi, relokasi, dan gugatan hukum oleh masyarakat. "Banyak proses yang harus kami tempuh," katanya.