TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) menilai taksi online yang beroperasi sekarang tak perlu dibatasi kuotanya. Sebab, berdasarkan hasil riset Uber, 65 persen jumlah taksi online tak bekerja lebih dari 10 jam per minggu.
"Hanya 35 persen bekerja di atas 10 jam tiap minggu," ujar Koordinator Aliando April Baja dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Minggu, 1 April 2018.
Menurut Baja, taksi online juga tak memerlukan syarat uji kir. Sebab, uji kir bagi taksi online tak memiliki kepentingan yang mendesak seperti taksi konvensional. "Bahkan Presiden Jokowi saat menjabat Gubernur Jakarta pernah mengusulkan uji kir dihapus," katanya.
Baca: 3 Tuntutan Taksi Online Dipenuhi, Permenhub 108 Bakal Direvisi
Sebagai perbandingan, kata Baja, uji kir di Prancis dikenakan untuk kendaraan dengan kriteria khusus, seperti kendaraan yang telah berusia di atas 3-4 tahun. "Urgensi uji kir taksi online tak sama dengan taksi konvensional," ucapnya.
Baja meminta pemerintah, dalam masa status quo Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 (Permenhub 108), tidak merazia taksi online. Selain itu, Baja melanjutkan, aplikator juga tak mensyaratkan uji kir dan Sim A umum sesuai dengan permenhub tersebut. "Tidak ada penegakan hukum atau razia sampai keluar aturan baru," tuturnya.
Baja meminta pemerintah melibatkan Aliando dalam perumusan aturan baru pengganti Permenhub 108. Baja ingin regulasi tentang taksi online nantinya berdasarkan perlindungan, kesejahteraan, serta kemandirian driver online. "Pemerintah harus menyertakan kami dalam perumusan aturan-aturan baru," katanya.
Sebelumnya, 28 Maret 2018, Aliando menggelar unjuk rasa di Istana Negara menuntut penghapusan Permenhub 108 yang dianggap merugikan para pengemudi taksi online. Dalam unjuk rasa itu, pemerintah akan memenuhi tiga tuntutan unjuk rasa taksi online, termasuk merevisi Permenhub 108.
SYAFIUL HADI | ANDITA RAHMA
