TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengomentari kegiatan senam relawan Joko Widodo atau Jokowi di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Kata Sandiaga Uno, acara itu seharusnya tak digelar karena menyusupi ruang publik dengan kepentingan politik.
"Tidak boleh. Nanti akan kami panggil pengelolanya. Kebetulan Pak Munjirin (Kepala UPT Monas) juga," kata Sandiaga di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, 7 Mei 2018. "Kasihan dia lagi pusing. Sudah mengurus Monas, mengurus Proklamasi juga."
Baca : Deklarasi #2019GantiPresiden di Monas, Sandiaga Sedia Kaus Putih
Senam relawan Presiden Jokowi digelar kemarin, Ahad, 6 Mei 2018 di dekat pintu Monas Timur dan Tugu Proklamasi. Di area Monas, puluhan perempuan mengenakan kaus putih bertuliskan #DILAN_jutkan2019 menggelar senam bersama. Kegiatan itu digelar tak jauh dari acara deklarasi relawan nasional #2019GantiPresiden.
Sandiaga mengatakan akan memanggil para pihak terkait. Lantas, kata dia, pemerintah DKI akan menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran dari kegiatan itu. "Pokoknya kami akan garuk juga. Enggak boleh itu kayak begitu," ujar dia.
Sejumlah relawan membentangkan spanduk saat Deklarasi Akbar Relawan #2019GantiPresiden di depan pintu barat daya Monas, Jakarta, 6 Mei 2018. Dalam kegiatan tersebut, para relawan membacakan aspirasi yang menyatakan siap mengawal jalannya Pemilu 2019 agar tertib dan lancar, sehingga terwujudnya 2019 Ganti Presiden. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sandiaga menambahkan, dia menyadari intensitas kegiatan politik akan meningkat menjelang pemilihan presiden 2019. Dia tak ingin eskalasi dan intensitas kegiatan politik berdampak pada situasi yang tak kondusif dan memecah belah.
"Saya tidak mau Jakarta ini enggak kondusif," Sandiaga Uno menegaskan.
Sandiaga mengatakan pemerintah DKI akan bekerja sama dengan kepolisian dalam menjatuhkan sanksi. Kata dia, pemerintah DKI dapat menjatuhkan sanksi administratif, sementara sanksi hukum menjadi kewenangan kepolisian.
Sandiaga mengklaim pemerintah DKI akan bertindak adil. Dia berjanji larangan berkegiatan politik di tempat publik, seperti Monas tak akan diterapkan secara tebang pilih. "Enggak boleh ada perlakuan yang diskriminasi, membeda-bedakan. Kalau enggak boleh, enggak boleh semua," tutur dia.
