TEMPO.CO, Jakarta - Setelah mencopot wali kota dan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai merombak jajaran direksi dan komisaris perusahaan daerah.
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Satya Heragandhi menjadi target pertama perombakan yang dilakukan Anies. Pada Selasa, 10 Juli 2018, Anies Baswedan mengutus Kepala Badan Pembina BUMD DKI Yurianto untuk menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) pimpinan yang dilanjutkan dengan RUPS Tahunan.
Ternyata, pertemuan itu belum selesai. Yurianto melanjutkan RUPS luar biasa agenda yang cukup mengejutkan semua pihak, perombakan direksi dan komisaris.
Gubernur sebagai pemegang saham mayoritas di Jakpro memutuskan memecat Satya Heragandhi dari pucuk pimpinan perusahaan. Dia pun menunjuk Dwi Wahyu Daryoto sebagai pengganti. Anies juga mendepak Jimmy Siswanto dari jabatan komisaris, dan diganti oleh Daryanto.
Posisi direksi dan komisaris lain aman atau tidak ada pergantian.
Ketua Panitia Seleksi (pansel) BUMD DKI sekaligus Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Irham Dilmy mengatakan pergantian tersebut sudah melalui proses tes kelayakan yang dimulai sejak pertengahan Maret lalu.
Pansel itu terdiri dari lima orang anggota antara lain dirinya (merangkap ketua), Kepala BP-BUMD Yurianto (sekretaris), Zaki Baridwan (guru besar UGM), Adnan Pandu Praja (mantan komisioner KPK) serta Maruli Gultom (mantan Presiden Direktur Astra Agro Lestari TBK).
"Pasti (sudah melalui fit and proper test) dan harus demikian," ungkapnya, Selasa (10/7/2018).
Daryoto sebelumnya sempat duduk sebagai Direktur Manajemen Aset PT Pertamina Persero. Posisinya di BUMN tersebut diganti oleh Menteri Rini Soemarno bersamaan dengan Elia Massa Manik yang kala itu menjabat sebagai Direktur Utama.
Irham membeberkan alasan pemilihan Daryoto sebagai pimpinan di Jakpro meskipun core bisnis Pertamina dan BUMD DKI tersebut jauh berbeda.
Meski Daryoto hanya sebentar di Pertamina, dia menilai banyak capaian yang dihasilkan. Menurutnya, Daryoto memahami dunia bisnis luar dalam karena lama di dunia konsultan internasional, yaitu Pricewaterhouse Coopers.
"Keahlian dalam manajemen transformasi menjadi kelebihan utamanya," jelas Irham.
Dia mengatakan proses seleksi "bos" BUMD DKI tak berhenti di Jakpro. Justru, pansel saat ini tengah menyelesaikan fit and proper test yang hasilnya bakal diajukan kepada Anies.
Irham memberi bocoran perusahaan daerah lain yang kemungkinan akan mengalami perombakan.
"Semua masih dalam proses, ada Bank DKI, PD Pasar Jaya, Kawasan Berikat Nusantara, dan PDAM Jaya," ucapnya.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menuturkan perombakan atau pemecatan direksi BUMD sepenuhnya ada di tangan gubernur.
"Itu kan hak prerogatif Gubernur, kami sih tidak ada masalah," katanya.
Namun, dia menilai momentum atau waktu pemecatan Satya sangat tidak tepat.
Pimpinan Jakpro tersebut justru didepak saat Jakarta sedang mempersiapkan perhelatan Asian Games 2018. Pemprov DKI telah menugaskan Jakpro untuk membangun dan mengoperasikan tiga proyek, yaitu kereta ringan (light rail transit/LRT), arena balap sepeda Velodrome, serta arena berkuda Equestrian.
PT Jakarta Propertindo bermitra dengan PT Wijaya Karya untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut sebelum pesta olah raga se-Asia itu akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.
"Kenapa harus sekarang gantinya, harusnya nanti saja setelah Asian Games. Dirut baru emang bisa langsung kerja? Enggak, dia pasti adaptasi dulu," tegasnya.
Gembong pun khawatir pemecatan Satya oleh Anies Baswedan akan berimbas pada penyelesaian proyek tersebut. Apalagi, saat ini baik pemerintah pusat maupun warga Jakarta menunggu LRT Kelapa Gading-Velodrome dioperasikan.
BISNIS.COM
