TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya masih melakukan investigasi terhadap dugaan pungutan sekolah yang dilakukan di SMA Negeri 13 Kota Depok, Jawa Barat.
Pungutan sekolah dilakukan oleh pihak sekolah sebesar Rp 3 juta. “Hasil temuan itu berdasarkan laporan yang masuk” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho kepada Tempo Selasa 17 Juli 2018.
Baca Juga:
Menurut Teguh laporan yang masuk telah dikonfrontir kepada Kepala SMA Negeri 13 Depok. Pihak sekolah berjanji akan mengembalikan dana yang dibayarkan saat pendaftaran ulang penerimaan peserta didik baru (PPDB). “Mereka meminta uang itu untuk dana sharing pembangunan RKB (ruang kelas baru) dan laboratorium IPA” papar dia.
Baca : Di Depok, Orang Tua Laporkan Pungutan Sekolah ke Kementerian
Biaya yang harus dibayarkan orang tua siswa terdiri dari uang seragam sekolah sebesar Rp 135 Juta uang sumbangan Rp 1 Juta biaya masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) sebesar Rp 200 Ribu dan uang sumbanhan operasional pendidikan (SOP) bulan Juli sebesar Rp 250 Ribu. Total pungutan terhadap orang tua sebesar Rp 3 Juta.
Pembangunan laboratorium kata Teguh sudah mendapat anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Jawa Barat. Bantuan yang didapat hanya bangunan satu lantai. “Padahal pembangunannya dua lantai dan tiga lantai karena ketersediaan lahan terbatas“ tutur dia.
Teguh juga mendapatkan penjelasan peruntukan dana untuk kegiatan kepramukaan di Buperta Cibubur. Uang itu sewa tenda dan konsumsi siswa selama dua hari. “Selanjutnya untuk subsidi silang seragam siswa karena yang tidak mampu bayar full hampir 25 persen” ucap dia.
Selain SMA Negeri 13 Depok tutur Teguh masih ada beberapa sekolah di Depok Bekasi dan Bogor dalam pengawasan Ombudsman. Pola pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah jauh lebih kasar. “Mereka polanya uang titipan” ungkap dia.
Simak pula : Ribut Pencopotan Pejabat DKI, Begini Anies Baswedan Bisa Kena Sanksi
Menurut Teguh hasil investigasi masih terus dilakukan. Laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) nanti bakalan diumumkan. “Rencana pekan depan disampaikan hasilnya” ujar dia.
Ia juga menyanpaikan dari LAHP akan ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman. Jadi nanti perbaikan harus ditujukan ke beberapa pihak. “Dari sekolah Dinas Pendidikan termaksud ke Kemendikbud” kata dia.
Beberapa orang tua untuk kasus pungutan sekolah di SMAN 13 Depok kata Teguh telah mengambil uangnya kembali. Jumlahnya sesuai dengan uang dibayarkan. “Pengembalian sudah dilakukan selama dua hari," dia memaparkan.
