Ribut Pencopotan Pejabat, Begini Anies Baswedan Bisa Kena Sanksi

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemui awak media usai apel gebyar gerebek Sudirman-Thamrin di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Rabu, 18 Juli 2018. Tempo/M Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpotensi mendapat sanksi atas polemik dugaan pelanggaran perombakan pejabat eselon II yang sedang ditangani oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sanksi diberikan jika Anies tak mematuhi rekomendasi komisi.

Komisioner KASN I Made Suwandi mengatakan, rekomendasi soal Anies Baswedan dikeluarkan setelah penyelidikan usai. Dalam penyelidikan, komisi meminta keterangan dua pihak yakni pejabat yang dicopot dan Pemprov DKI beserta bukti-bukti yang jadi landasan pencopotan.

Baca : Heboh Anies Copot Wali Kota Tanpa Surat, KASN Bisa Lakukan Ini

"Kalau faktanya lemah atau salah. Kami akan buat rekomendasi agar pejabat lama dikembalikan ke jabatan semula," kata Made kepada wartawan, Selasa, 17 Juli 2018.

Sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, komisi akan menguatkan keputusan Anies Baswedan. Mengenai rekomendasi mengembalikan pejabat yang dicopot, Made menegaskan sifatnya mengikat dan final.

"Kalau gubernur sebagai Pajabat Pembina Kepegawaian tidak menindaklanjuti rekomendasi, maka kami akan lapor ke presiden," kata Made.

Made menjelaskan, presiden merupakan pemegang wewenang, untuk memberi sanksi bagi pejabat yang tidak menjalankan rekomendasi. Pemberian dan bentuk-bentuk sanksi, ujar Made, diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Sanksi meliputi peringatan; teguran; perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan atau pengembalian pembayaran; hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simak juga : Anies Baswedan Maju Pilpres 2019, Sandiaga Uno Siap Jadi Gubernur DKI

"Nanti presiden yang akan meminta Menteri PAN-RB atau Menteri Dalam Negeri (untuk memberi sanksi)," tutur Made.

Pencopotan sejumlah pejabat oleh Anies Baswedan berpotensi menabrak undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pegawai negeri. Asisten Komisioner KASN Sumardi mengatakan, gubernur dan wakil gubernur harusnya memberi kesempatan terlebih dulu kepada pejabat eselon II yang kinerjanya dianggap menurun.






Demokrat DKI: Kami akan Menangkan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024

1 jam lalu

Demokrat DKI: Kami akan Menangkan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono meyebut akan memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden 2024.


NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

2 jam lalu

NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

NasDem menyatakan deklarasi pembentukan Koalisi Perubahan tinggal menunggu momentum.


Anies Baswedan Temui AHY, Demokrat DKI akan Memperkuat Chemistry dengan PKS-NasDem

2 jam lalu

Anies Baswedan Temui AHY, Demokrat DKI akan Memperkuat Chemistry dengan PKS-NasDem

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono hadir di kantor DPP Partai Demokrat dan menyambut baik pertemuan Bakal Calon Presiden 2024, Anies Baswedan bersama tim kecil koalisi perubahan.


Setelah Ahok dan Anies, Giliran Heru Budi Beri Nama Anak Gajah hingga Jerapah di Ragunan

3 jam lalu

Setelah Ahok dan Anies, Giliran Heru Budi Beri Nama Anak Gajah hingga Jerapah di Ragunan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan nama anak gajah Sumatera dan jerapah milik Taman Margasatwa Ragunan. Anak gajah itu diberi nama Unggul dan anak jerapah diberi nama Tazoo.


Sambangi NasDem, PKS: Pemanasan Sebelum Deklarasi Koalisi Perubahan

4 jam lalu

Sambangi NasDem, PKS: Pemanasan Sebelum Deklarasi Koalisi Perubahan

Petinggi PKS mengunjungi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh hari ini. Bicarakan soal Koalisi Perubahan dan deklarasi dukungan capres 2024.


Inggris Kucurkan Dana Rp19,3 Triliun untuk Pembangunan MRT Fase 3

4 jam lalu

Inggris Kucurkan Dana Rp19,3 Triliun untuk Pembangunan MRT Fase 3

PT MRT Jakarta (Perseroda) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Inggris dalam pembangunan MRT Fase 3 yang membentang dari Cikarang-Balaraja


Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

7 jam lalu

Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menyerahkan kelanjutan program rumah DP Nol Rupiah ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta.


KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Jakpro: Tudingan Prematur

8 jam lalu

KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Jakpro: Tudingan Prematur

PT Jakpro menganggap dugaan persekongkolan pemilihan tender revitalisasi TIM tahap III bersifat prematur.


Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan Kumpul di DPP Demokrat, Ini Materi yang Dibahas

9 jam lalu

Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan Kumpul di DPP Demokrat, Ini Materi yang Dibahas

Koalisi Perubahan yang diisi oleh NasDem, Demokrat, dan PKS bersama Anies Baswedan berkumpul di DPP Demokrat. Apa saja yang menjadi topik pembahasan?


Presiden PKS Ahmad Syaikhu Bakal Bertemu Surya Paloh di Kantor NasDem Hari Ini

10 jam lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu Bakal Bertemu Surya Paloh di Kantor NasDem Hari Ini

Petinggi PKS akan menyambangi Kantor NasDem bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Jakarta Pusat, sore ini pukul 15.00 WIB