Polisi Beberkan Bukti Sangkaan Korupsi Nur Mahmudi Ismail

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, membawa kotak untuk menggalang dana  korban longsor di Dusun Jembung, Desa Sampang, Banjarnegara, Jawa Tengah saat apel pagi aparat Pemerintah Kota Depok di Balai Kota Depok, 16 Desember 2014.  TEMPO/Ilham Tirta

    Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, membawa kotak untuk menggalang dana korban longsor di Dusun Jembung, Desa Sampang, Banjarnegara, Jawa Tengah saat apel pagi aparat Pemerintah Kota Depok di Balai Kota Depok, 16 Desember 2014. TEMPO/Ilham Tirta

    TEMPO.CO, Depok - Polisi mengungkap sejumlah alat bukti untuk penetapan mantan Wali Kota Depok dua periode Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka korupsi proyek pelebaran jalan. Nur Mahmudi Ismail menjadi tersangka bersama Sekretaris Daerah Harry Prihanto.

    Baca:
    Polisi Belum Tahan Nur Mahmudi Ismail, Ini Alasannya 

    Bukti permulaan yang dimiliki dianggap sudah mencukupi untuk meningkatkan status keduanya. “Keterangan saksi, ahli, ada juga surat merupakan bagian alat bukti,” ucap Kepala Polres Kota Depok Komisaris Besar Didik Sugiarto di kantornya, Rabu 29 Agutus 2018.

    Didik juga menerangkan kalau penyelidikan yang telah dilakukan sejak 2017 itu juga telah meminta keterangan sebanyak lebih dari 80 saksi. penyelidikan dilakukan mulai dari penganggaran sampai dengan proses pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan Tapos.

    Beberapa barang bukti lalu telah disita. “Dan telah juga dilakukan penghitungan kerugian negara oleh tim auditor dari BPKP,” katanya merujuk kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

    Baca:
    Nur Mahmudi Ismail Tersangka Korupsi Proyek Jalan Rp 10 Miliar

    Hasil penyelidikan, Didik mengungkapkan, pengadaan tanah untuk pelebaran jalan seharusnya dibayarkan oleh pengembang Apartemen Green Lake View. Hal ini tercantum dalam surat yang dikeluarkan oleh Nur Mahmudi Ismail selaku Wali Kota Depok. 

    “Fakta penyidikan yang ditemukan bahwa ada anggaran dari APBD yang dikeluarkan untuk pengadaan tanah  pada 2015.”

    Penyidikan terhadap kasus korupsi dalam proyek yang diduga telah merugikan negara senilai Rp 10 miliar itu telah berjalan sejak pertengahan 2017.  Polisi menindaklanjuti vonis perkara korupsi yang melibatkan satu pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Depok, Hardiman, di Pengadilan Bandung.

    Baca:
    Nur Mahmudi Ismail Disangka Korupsi Setelah Polisi Periksa 80 Saksi

    Proyek pelebaran jalan itu mestinya dilaksanakan pada 2015. Rencananya jalan akan dilebarkan menjadi 14 meter dari semula kurang lebih 5 meter. Belanja lahan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok masa Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail pada 2013, 2015, dan 2016. Namun, hingga saat ini, kondisi Jalan Nangka tak berubah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.