TEMPO.CO, Jakarta - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melaporkan mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli ke Polda Metro Jaya, Senin 17 September 2018. Laporan tercatat dalam berkas LP/4963/IX/2018/PMJ/Dit Reskrimum.
Baca:
Pengakuan Pembuat Video Viral TKA Cina Ukur Tanah Proyek LRT
Dalam pelaporan itu, Partai NasDem menggunakan Pasal 310 dan atau Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Rizal Ramli dianggap telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. “Karena selama 3x24 jam substansi somasi tidak ditanggapi, maka hari ini kita lanjutkan dengan melapor ke polisi," kata Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM Partai Nasdem Taufik Basari usai melapor, Senin, 17 September 2018.
Laporan itu merujuk pada pernyataan Rizal ketika menjadi narasumber di program Sapa Indonesia Malam Kompas TV pada 4 September 2018 dan Indonesia Business Forum di tvOne pada 6 September 2018. Ada tiga pernyataan Rizal Ramli yang melatari laporan pengaduan hari ini: Surya Paloh dianggap bermain dalam kebijakan impor negara, Presiden Jokowi takut kepada Surya Paloh, dan ucapan yang dianggap tidak pantas.
Baca:
Ini 3 Alasan Partai NasDem Laporkan Rizal Ramli ke Polisi
Ladeni NasDem, Rizal Ramli Didukung 720 Pengacara Sukarela
Berikut pernyataan Rizal Ramli dalam acara Indonesia Business Forum yang dipermasalahkan Nasdem:
Sebetulnya biang keroknya ini menteri perdagangan saudara Enggar, ya. Misalnya import dari garam dia lebihkan 1,5 juta ton, petani garam marah,
yang kedua import gula dia tambahkan 2 juta ton, impor beras dia tambahin 1 juta ton, termasuk yang Faisal katakan tadi soal ban.
Jadi biang keroknya sebetulnya saudara Enggar, ya, cuma Presiden Jokowi gak berani negor, takut sama Surya Paloh, ya. Saya katakan Pak Jokowi panggil saya saja biar saya yang tekan Surya Paloh, karena ini brengsek. Import naik tinggi sekali, petani itu dirugikan, petambak dirugikan dan akibatnya elektabilitas Pak Jokowi juga merosot digerogoti mereka ini, pada main dari komisi, dari importir yang sedemikian besarnya.
