Tak Puas UMP DKI Jakarta 2019, Serikat Buruh Siap Demonstrasi

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah dan Sekretaris DKI Jakarta Saefullah saat mengumumkan UMP DKI Jakarta 2019 di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 1 November 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memutuskan akan turun ke jalan untuk merespons penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2019 sebesar Rp3,94 juta.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan buruh menolak semua penetapan UMP yang merujuk PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Baca :
UMP 2019 Tak Penuhi Buruh, 744.662 Kartu Pekerja DKI Dikebut

“Aksi-aksi menolak UMP/UMK yang ditetapkan berdasar PP 78/2015 sudah berlangsung dan akan terus berlangsung di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia," katanya seperti dikutip dalam siaran pers, Kamis, 1 November 2018.

Dia menuturkan aksi buruh turun ke jalan tak hanya dilaksanakan di DKI Jakarta, tetapi kota lain seperti Bandung, Surabaya, Medan, Banjarmasin, Semarang, Jepara, Cilegon, hingga Tuban.

Besaran UMP 2019 itu mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 yang mengatur kenaikan hanya sebesar 8,03 persen.

Menurutnya, besaran UMP 2019 yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlalu kecil dan tak sesuai dengan pengeluaran buruh. Dia memaparkan kebutuhan buruh dalam sebulan untuk makan sekutar Rp 1,35 juta, sewa rumah, biaya listrik, dan air sekitar Rp 1,3 juta, dan transportasi Rp500 ribu.

"Apa mungkin hidup di DKI dengan Rp790 ribu untuk beli pulsa, baju, jajan anak, biaya pendidikan, dan lain-lainnya?" ucapnya.

Dia menyampaikan keputusan Anies menggunakan dasar PP 78/2015 hanya mempertimbangkan inflasi tahun 2018. Padahal upah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tahun 2019.

"Buruh meminta untuk UMP 2019, dari KHL yang disepakati tersebut ditambah pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,15% sehingga totalnya sekitar Rp 4,2 juta," kata Said.

Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Gubernur DKI Jakarta Saefullah mengatakan hal tersebut sudah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur No 114/2018.

"UMP DKI 2019 Rp 3,94 juta. Besaran upah naik 8,03% atau Rp300 ribu dari tahun sebelumnya sebesar Rp3,64 juta," ujarnya di Balai Kota DKI, Kamis, 1 November 2018 pagi.

Untuk meringankan bebas buruh, Pemprov DKI bakal mengeluarkan Kartu Pekerja. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi buruh jika ingin terdaftar sebagai penerima manfaat Kartu Pekerja, yaitu memiliki KTP DKI dan menyerahkan identitas a.l. Kartu Keluarga, Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP), slip gaji, dan seterusnya.

Simak juga :
Revitalisasi Pasar Tradisional, PD Pasar Jaya: Ditargetkan Selesai 3 Tahun

Dengan Kartu Pekerja, buruh dapat naik Transjakarta gratis serta membeli pangan murah di Jak Grosir.Selain itu, anak para buruh akan mendapat subsidi pendidikan lewat KJP Plus. Mereka juga mendapat slot dalam program Rumah DP Nol Rupiah.

Sementara itu, Pemprov DKI membatasi besaran gaji buruh yang ingin terdaftar dalam Kartu Pekerja.

"Buruh yang berhak menerima Kartu Pekerja gajinya mulai dari UMP Rp 3,94 juta hingga 10% dari UMP atau sekitar Rp 4,33 juta," jelasnya.

BISNIS






Partai Buruh Menyatakan Lima Tuntutan Atas Tragedi di Stadion Kanjuruhan

18 jam lalu

Partai Buruh Menyatakan Lima Tuntutan Atas Tragedi di Stadion Kanjuruhan

Partai Buruh menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan korban luka seusai tragedi di Stadion Kanjuruhan.


Demo Buruh Mundur ke Tanggal 12 Oktober, Ini Alasan KSPI

20 jam lalu

Demo Buruh Mundur ke Tanggal 12 Oktober, Ini Alasan KSPI

Serikat buruh kembali menggelar aksi demonstrasi pada Rabu, 12 Oktober 2022.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

5 hari lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

8 hari lalu

Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

Kepala Setpres Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah terus menginventarisasi sedikitnya 34 masalah terkait reforma agraria


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

8 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Buruh Bawa Hasil Bumi saat Demo: Negara Berdaulat karena Petani, Bukan Korporasi

8 hari lalu

Buruh Bawa Hasil Bumi saat Demo: Negara Berdaulat karena Petani, Bukan Korporasi

Demo buruh di Patung Kuda digelar untuk memperingati Hari Tani Nasional.


Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria

8 hari lalu

Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria

Partai Buruh Bersama organisasi buruh dan para petani menggelar unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Sabtu, 24 September 2022.


Demo Peringatan Hari Tani, Buruh Serukan 3 Tuntutan

8 hari lalu

Demo Peringatan Hari Tani, Buruh Serukan 3 Tuntutan

Dalam demo Hari Tani, buruh meminta agar pemerintah melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik lahan.


Demo Hari Tani di Patung Kuda, Buruh Soroti Leletnya Pemerintah Atasi Konflik Lahan

8 hari lalu

Demo Hari Tani di Patung Kuda, Buruh Soroti Leletnya Pemerintah Atasi Konflik Lahan

Dalam aksi demo, buruh menyuarakan sepuluh catatan dan tuntutan atas kegagalan pemerintah dalam melaksanakan reforma agraria.


Hari Ini Buruh dan Petani akan Unjuk Rasa di Istana Negara

8 hari lalu

Hari Ini Buruh dan Petani akan Unjuk Rasa di Istana Negara

Serikat buruh dan petani akan menggelar unjuk rasa di Istana Merdeka dalam rangka Hari Tani Nasional.