Sabtu, 15 Desember 2018

3 Masalah Utama BKSP Jabodetabekjur yang Dipimpin Anies Baswedan

Reporter:
Editor:

Untung Widyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu Wali Kota Bogor Bima Arya membahas penanganan banjir dan kemacetan Jabodetabek, Balai Kota Bogor, Senin, 12 Februari 2018. Tempo/Irsyan

    Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu Wali Kota Bogor Bima Arya membahas penanganan banjir dan kemacetan Jabodetabek, Balai Kota Bogor, Senin, 12 Februari 2018. Tempo/Irsyan

    TEMPO.CO, Depok - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini menjadi ketua Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur). 

    “Ada tiga persoalan besar realisasi pembangunan bersama yang jadi agenda rapat BKSP pada 20 Desember 2018,” kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Depok pada Kamis, 6 Desember 2018. 

    Baca juga: Siapa Kepala Dinas yang Membuatnya Kesal? Ini Jawab Anies

    Idris menjelaskan tiga agenda tersebut sempat disinggung dalam pertemuan informal para kepala daerah saat acara Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kemarin malam.

    Menurut dia, rapat BKSP akan membahas realisasi anggaran tahun 2019-2020. Konsepnya sudah terukur,  ada tiga persoalan besar realisasi pembangunan bersama.  

    “Tema besar itu adalah persoalan kemacetaan, limbah (sampah) dan air bersih,” kata Idris.

    Idris menjelaskan bahwa ada tawaran pembahasan seperti ketahanan pangan dan masalah infrastruktur untuk mengatasi kemacetan.

    “Pada pertemuan pertama (di Balai Kota DKI) itu umum, kalau nanti fokusnya apa nih (pembahasan),” ungkap dia.

    Baca juga: Anies Baswedan Berang dengan Ancaman Wali Kota Bekasi Soal Sampah

    Idris menjelaskan sumbangsih BKSP untuk Depok pada sektor pendidikan dan kesehatan. Salah satunya yakni pendistribusian donor darah. 

    “(Distribusi) dari PMI seluruh Jabodetbekjur ini harus kuat.”

    Untuk sektor kesehatan lainnya yakni urusan pelayanan puskesmas, tidak boleh menolak warga dari wilayah lain. 

    “Perjanjiaan kami seperti itu, khususnya di perbatasan yang sering terjadi,” paparnya.

    Menurut Idris, untuk sektor pendidikan tetap mengikut aturan otonomi daerah. DKI Jakarta  menerima siswa dari luar wilayah  sebanyak 5 persen.  “Cuma kalau ada permsalahan teknis di bawah, ini yang akan kami selesaikan,” ujarnya.

    Simak juga: Anies: Gratifikasi Dilaporkan ke KPK Senilai Rp 23 Miliar

    Sebagai contoh, ada sekolah dasar (SD) milik Pemprov DKI tapi lahannya di wilayah Depok. Guru di sekolah perbatasan itu ikut DKI.

    “Saya minta supaya guru-guru sekolahnya ke Depok atau minta dicarikan lahan di DKI,” kata Walikota Depok menjelaskan soal BKSP Jabodetabekjur yang kini dipimpin Gubernur Anies Baswedan


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Sayap OPM Kelompok Egianus Kogoya Meneror Pekerjaan Trans Papua

    Salah satu sayap OPM yang dipimpin oleh Egianus Kogoya menyerang proyek Trans Papua yang menjadi program unggulan Jokowi.