Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Beda Tugas Panitia Khusus dan Panitia Pemilihan Wagub DKI

image-gnews
Suasana rapat pimpinan gabungan yang membahas soal Wagub DKI di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Suasana rapat pimpinan gabungan yang membahas soal Wagub DKI di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta memutuskan akan membentuk dua panitia pemilihan wagub DKI pengganti Sandiaga Uno yaitu,  panitia khusus (pansus) dan panitia pemilihan (panlih). Adanya dua panitia ini berpotensi membuat proses pemilihan wagub DKI semakin panjang dan lama. 

Baca: Pemilihan Wagub DKI, DPRD akan Bentuk Pansus dan Panlih

Dalam rapat mekanisme pemilihan wagub antara DPRD DKI dan Kementerian Dalam Negeri Rabu siang, sebagian anggota dewan sebenarnya menginginkan hanya ada satu panitia saja, yaitu panitia pemilihan agar tata tertib pemilihan bisa langsung tersusun. Sebab, proses pemilihan wagub sudah terlalu lama dan berbelit-belit.

"Saya kira publik ini sudah bertanya-tanya, udah enam bulan kelamaan nih. Nah kami berharap supaya yang simpel saja, nah mudah-mudahan pemilihan bisa segera berjalan," kata Anggota Komisi A William Yani dalam rapat di gedung DPRD DKI, Rabu 14 Maret 2019. 

Namun Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik memginginkan ada pansus terlebih dahulu. Nantinya, pansus yang akan bertugas memilih panlih.

"Ini bukan soal ribet dan cepat, ini soal yang benar. Jangan yang simpel, simpel kalau salah nanti digugat," ujar Taufik.  

Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdurrahman Suhaimi tugas panitia khusus (pansus) nantinya sebatas memberikan rekomendasi kepada panitia pemilihan wagub DKI. Pansus akan mengusulkan bagaimana mekanisme pemilihan wagub sesuai dengan tata tertib alias tatib DPRD.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pembentukan panlih, singkatan dari panitia pemilihan, juga hasil rekomendasi pansus. Artinya, menurut Suhaimi, tugas pansus dan panlih tak akan tumpang tindih.

"Hasil dari pansus itu merekomendasi bahwa yang harus dijalankan itu begini dan begitu. Siapa yang menindaklanjutinya adalah panlih," kata Suhaimi saat dihubungi, Rabu malam, 13 Maret 2019.

Anggota pansus terdiri dari perwakilan setiap fraksi di DPRD. Pembentukannya menunggu surat dari Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Prasetio juga yang akan mengesahkan pansus. Sementara panlih disahkan dalam rapat paripurna anggota dewan.

Baca: Pemilihan Wagub DKI, Anies: Lebih Cepat Lebih Baik

Dalam proses pemilihan wagub DKI, DPRD telah menerima surat dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berisi dua nama calon wagub DKI usulan Gerindra dan PKS. Kedua nama itu, yakni Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

1 hari lalu

YouTuber dunia otomotif, Ridwan Hanif (empat dari kiri) mendaftarkan diri dalam penjaringan bakal calon Bupati di PKS Klaten, Jawa Tengah, Sabtu, 18 Mei 2024. Foto: Istimewa
Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

Youtuber, Ridwan Hanif mendaftarkan diri mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati (cabup) dalam Pilkada Klaten 2024 melalui PKS


Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

1 hari lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.


Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi dan  Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia beserta petinggi partai memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023. Kunjungan PKS ke Partai Golkar tersebut merupakan silatuhrahmi kebangsaan dan membahas hubungan antara kedua partai tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.


Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

2 hari lalu

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin rapat kerja pembahasan RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.


PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

2 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.


Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

3 hari lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.


PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

4 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

4 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

4 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.


Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

4 hari lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Dedi Aroza di Kantor DPC Partai Gerindra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2024. ANTARA/M. Fikri Setiawan
Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.