Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seribuan Surat Suara Rusak di Bekasi, Sebagian Sudah Bolong

image-gnews
Petugas KPUD Depok mempersiapkan surat suara yang rusak dan berlebih untuk dimusnahkan dengan cara dibakar di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, 8 Desember 2015. Sebanyak 1.576 surat suara yang terdiri dari 398 rusak dan 1.178 berlebih, dimusnahkan guna mengantisipasi penyalahgunaan surat suara Pilkada serentak, besok. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Petugas KPUD Depok mempersiapkan surat suara yang rusak dan berlebih untuk dimusnahkan dengan cara dibakar di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, 8 Desember 2015. Sebanyak 1.576 surat suara yang terdiri dari 398 rusak dan 1.178 berlebih, dimusnahkan guna mengantisipasi penyalahgunaan surat suara Pilkada serentak, besok. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Bekasi - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bekasi menemukan sedikitnya 1.013 surat suara rusak. Hal itu diketahui dalam proses penyortiran dan pelipatan sejak 11 Maret lalu di arena Basket, kawasan Gelanggang Olahraga, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan.

Baca berita sebelumnya:
Kelalaian di Bekasi, Surat Suaran Diangkut Pakai Truk Bak

Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni, mengatakan, surat suara rusak untuk pemilihan anggota DPRD Kota Bekasi dan DPRD Jawa Barat. Jumlahnya mungkin bertambah karena proses sortir dan pelipatan masih terus berlangsung. "Indikasi kerusakan dari pabrik, sudah kami laporkan ke pusat," kata Nurul, Sabtu 23 Maret 2019.

Kerusakan, kata Nurul, bervariasi mulai dari robek, ada noda, hingga berlubang. Surat suara yang rusak itu lalu dipisahkan untuk dibuat berita acara agar tidak sampai lolos ke tempat pemungutan suara ketika pelaksanaan pemilihan 17 April mendatang. "Nanti KPU RI yang meminta percetakan mencetak ulang," ujar Nurul.

Baca juga:
Menjelang Pemilihan, Tiga Caleg di Bekasi Meninggal

Ada lima jenis surat suara yang diterima KPU Kota Bekasi untuk pemilihan umum bulan depan. Kelimanya adalah untuk pemilihan DPRD Kota Bekasi, DPRD Jawa Barat, DPR RI, Pemilihan Presiden, dan DPD RI. Masing-masing surat suara dikirim sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah itu sebanyak 1.683.283 lembar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejauh ini, Nurul menambahkan, tinggal surat suara Pilpres yang belum tiba di Kota Bekasi. Sesuai jadwal, kata dia, surat suara tersebut akan dikirimkan dari percetakan pada 30 Maret.

Ia menilai pengiriman pada jadwal itu cukup mepet, karena harus disortir dan dilipat. "Kami ingin lebih awal dari jadwal, tapi belum ada info lagi," ujar Nurul.

Baca juga: 
Pelipatan Surat Suara di Tangsel Tidak Steril, Tanpa Pengawas KPU

Nurul mengantisipasi dengan mengerahkan petugas lebih banyak untuk menyortir dan melipat surat suara itu. Sebab, sepekan sebelum pencoblosan logistik sudah harus terdistribusi ke tingkat kecamatan. "Mulai Senin yang kami tambah adalah jam operasi pelipatan dan penyortiran," ujar Nurul.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

6 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.


Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

9 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal berorasi di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Said Iqbal berharap Prabowo-Gibran dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan baik dalam lima tahun ke depan.


Total Aset BFI Finance Indonesia Rp 24,2 Triliun per Kuartal I 2024

9 jam lalu

BFI Finance. Istimewa
Total Aset BFI Finance Indonesia Rp 24,2 Triliun per Kuartal I 2024

BFI Finance mencatat laba bersih terkumpul pada kuartal I sebesar Rp 361,4 miliar.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

10 jam lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

11 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

14 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

20 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

1 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

1 hari lalu

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

Prabowo dan Gibran menemui Presiden Jokowi pada Rabu malam di Istana. Apa yang dibahas?


Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

Bagaimana sikap PDIP, NasDem, dan PKS usai Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih? Akan jadi koalisi atau oposisi?