Rencana Aksi Putihkan TPS, Bawaslu DKI: Boleh Asal ...

Ibu-ibu mengangkat perabotan dapur saat bergabung bersama massa dari Forum Umat Islam (FUI) menggelar Apel Siaga 313 di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta, Ahad, 31 Maret 2019. Massa FUI menggelar Apel Siaga 313 yang bertajuk Putihkan TPS (tempat pemungutan suara). TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta tidak keberatan dengan rencana sejumlah ormas dan pendukung calon presiden untuk mengawal secara khusus setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 17 April nanti. Di antaranya adalah gerakan Putihkan TPS dan Rabu Putih.

Baca juga:
Video Viral Kepala Desa Ajak Pilih Jokowi, Ini Kata Bupati Bogor

"Semua orang mempunyai hak untuk datang ke TPS," ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin saat dihubungi, Rabu 3 April 2019.

Rencananya, beberapa ormas seperti Forum Umat Indonesia akan menggelar Aksi Putihkan TPS yang diawali dengan Subuh Akbar. Kelompok ini berafiliasi dengan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Ada pula pendukung pasangan calon presiden 01 yang juga akan melakukan Rabu Putih TPS.

Burhan mengatakan, penyelenggara Pemilu hingga aparat keamanan tidak keberatan dengan sejumlah aksi di TPS tersebut. Massa aksi nantinya juga tidak harus berkoordinasi atau bahkan meminta izin untuk melakukan kegiatan tersebut. Namun, kata Burhan, setiap aksi tersebut tidak boleh sampai mengintimidasi penyelenggara hingga pemilih. "Khususnya di TPS," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FUI, Muhammad Gatot Saptono alias Muhammad Al Khaththath, mengatakan Aksi Putihkan TPS dilakukan untuk memastikan proses Pemilu bersih tanpa kecurangan. FUI telah menggencarkan simulasi kegiatan tersebut di masjid-masjid. 

Baca juga:
Sidang Ratna Sarumpaet, Jaksa Akan Hadirkan Amien Rais Hari Ini

Massa dari kelompok yang sama menggeruduk ke kantor KPU usai simulasi Putihkan TPS di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, pada Minggu 31 Maret 2019.






Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu, NasDem Bantah Ada Kampanye

21 jam lalu

Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu, NasDem Bantah Ada Kampanye

Anies Baswedan dilaporkan oleh warga sipil ke Bawaslu karena dianggap kampanye di tempat ibadah ketika safari politik ke Aceh beberapa hari lalu.


Safari Politik di Aceh, Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu

1 hari lalu

Safari Politik di Aceh, Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan seorang warga sipil melaporkan bakal capres NasDem Anies Baswedan, karena aksi kampanye di Aceh 2 Desember


Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

6 hari lalu

Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

Jokowi meminta KPU untuk berhati-hati dengan urusan logistik pemilu ini. Sebab perkara kecil bisa memicu keributan.


KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

6 hari lalu

KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

Komisioner KPU mengatakan, putusan MK akan dijadikan rujukan dalam merancang peraturan teknis.


KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

7 hari lalu

KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

KPU menyatakan keputusan pihaknya tak meloloskan Parsindo dalam tahap verifikasi administrasi sudah sesuai prosedur.


Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

7 hari lalu

Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

Mafindo bersama AMSI, dan AJI berkomitmen untuk berkolaborasi melawan hoaks jelang Pemilu 2024.


Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

8 hari lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

18 hari lalu

KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

Menurut KPU, tak ada partai yang menguasai suara mayoritas dalam pemilu Malaysia kali ini.


KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

20 hari lalu

KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

KPU memiliki tim supervisi, tim inspektorasi, dan tim pemantauan pengawasan untuk mengatasi kecurangan.


Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

21 hari lalu

Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

Adanya Peraturan Bawaslu memberikan semangat kuat untuk mendorong pengawasan partisipatif