Pemilihan Wagub DKI, PKS Tanggapi Dugaan Suap Versi PSI

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi menilai dugaan politik uang atau suap dalam Pemilihan Wagub DKI Jakarta DKI adalah tuduhan yang terlalu jauh. Menurut dia, kini proses pemilihan Wagub DKI masih tahap mengesahkan tata tertib (tatib) pemilihan.

    "Yang mengisukan itu agak lucu karena terlalu jauh," ujarnya saat dihubungi, Senin, 15 Juli 2019.

    Suhaimi menanggapi pernyataan Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest. Ernest menduga ada transaksi uang dalam Pemilihan Wagub DKI dan mengklaim telah mendapat laporan dari dua elite politik. 

    Modusnya, disiapkan dana bagi anggota Dewan yang bersedia menghadiri rapat paripurna Pemilihan Wagub DKI. Politik uang tersebut untuk memuluskan syarat kuorum peserta pemilihan, yakni 50 persen plus 1 dari total anggota DPRD DKI. Namun, Ernest tak membeberkan secara gamblang siapa yang terlibat politik uang tersebut. Sedangkan dua calon Wagub DKI seluruhnya kader PKS.

    Menurut Suhaimi, Rapat Paripurna DPRD Pemilihan Wagub DKI masih melalui proses yang panjang. Bahkan, sampai saat ini Dewan belum mengesahkan tatib pemilihan. Panitia Khusus (pansus) Pemilihan Wagub DKI harus meminta persetujuan dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD sebelum menggelar rapat paripurna untuk pengesahan tatib tadi. Setelah tatib disahkan, barulah diadakan Rapat Paripurna Penetapan Panitia Pemilihan Wagub DKI.

    Panitia itu yang akan menjalankan tatib pemilihan Wagub DKI, termasuk memverifikasi persyaratan calon. "Kalau besok atau dua hari lagi paripurna kemudian diisukan itu dan mendapatkan bukti (suap), itu masih agak inilah," ujar Suhaimi.

    LANI DIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.