Raperda Anti LGBT Ditolak, Masyarakat Cinta Depok Bicara

Ilustrasi LGBT. Dok. TEMPO/ Tri Handiyatno

TEMPO.CO, Depok - Masyarakat Cinta Depok mempertanyakan urgensi rencana pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transeksual atau Raperda Anti LGBT di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usulan Pemerintah Kota Depok.

"Raperdanya tidak boleh ada, SK Wali Kota (anti LGBT) harus dicabut." kata perwakilan Masyarakat Cinta Depok Antarini Arna saat dihubungi Tempo hari ini, Sabtu, 20 Juli 3019.

Dia menerangkan bahwa anti kekerasan diartikan sebagai mencegah kekerasan terjadi dan merespons jika kekerasan terjadi.  "Kalau anti LGBT maksudnya gimana ya? Karena dalam LGBT itu semua adalah manusia." 

Tujuh fraksi di DPRD Kota Depok telah menandatangani pembentukan Perda Anti LGBT. Tapi, Pemerintah Kota Depok mengatakan sudah terlambat untuk melakukan pembahasannya pada 2019. "Nanti bisa diusulkan tahun depan," ujar Wali Kota Depok Muhammad Idris di Gedung DPRD Depok pada Jumat, 19 Juli 2019.

Menurut Antarini, kalau berbicara dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) pastinya tidak sejalan dengan mereka yang mengodok Raperda Anti LGBT yang menggunakan sudut padang agama. Ia menjelaskan bahwa HAM mengenal prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan.

"Kalau dilihat dari kedua prinsip itu sudah jelas Pemkot dan DPRD depok melanggar," ucap dia.

Melalui aturan snti LGBT, Antarini menerangkan, Pemkot Depok tidak mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berbasis HAM atau human rights based approach to development. Perda itu tidak selaras dengan sustainable development goals yang menjanjikan pembangunan tanpa meninggalkan seorang atau sekelompok orang (no one left behind).

"Kota depok apakah akan menyimpangi komitmen pemerintah terhadap pembangunan berbasis hak asasi manusia dan sustainable development goals? Kalau ini kota di Indonesia, pemerintahannya enggak boleh menyimpang dari dua hal itu."

Antarini juga mempertanyakan perspektif ketahanan keluarga yang menjadi dalih pembentukan Raperda Anti LGBT di Depok. Menurut dia, bagaimana keluarga akan bertahan dalam situasi yang aman dan sejahtera jika pilihan-pilihan individu dalam keluarga tersebut tidak dihargai. "(Tak menghargai pilihan individu) Itu hanya ada dalam keluarga yang otoriter," ucapnya.

 
IRSYAN HASYIM





Kasus Pemerkosaan Santri di Beji Depok, Ustaz Ramadhan Divonis 18 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

1 jam lalu

Kasus Pemerkosaan Santri di Beji Depok, Ustaz Ramadhan Divonis 18 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Pengadilan Negeri Depok juga mewajibkan Ustaz Ramadhan membayar uang restitusi Rp 30 juta kepada korban. Masih ada tiga tersangka lain.


Proyek Jembatan Jatijajar Molor Mangkrak, DPRD Bakal Cek ke Lokasi

1 jam lalu

Proyek Jembatan Jatijajar Molor Mangkrak, DPRD Bakal Cek ke Lokasi

Komisi C DPRD Kota Depok menilai belum rampungnya proyek Jembatan Jatijajar tersebut membahayakan masyarakat.


Proyek Jembatan Jatijajar Depok Molor, Kadis PUPR: Siapa juga yang Ingin Dilama-lamain

17 jam lalu

Proyek Jembatan Jatijajar Depok Molor, Kadis PUPR: Siapa juga yang Ingin Dilama-lamain

Kadis PUPR Depok Citra Indah Yulianty meminta warga bersabar, karena terdapat sejumlah kendala dalam pembangunan Jembatan Jatijajar.


Kecelakaan di Depok, Lansia Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk Usai Tersangkut Tali Hebel

1 hari lalu

Kecelakaan di Depok, Lansia Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk Usai Tersangkut Tali Hebel

Korban tewas di lokasi kecelakaan usai terjatuh dari motor akibat tersangkut tali pengikat bata hebel muatan truk.


Alasan Kejari Depok Belum Bisa Ekseskusi Putusan First Travel

1 hari lalu

Alasan Kejari Depok Belum Bisa Ekseskusi Putusan First Travel

Dalam putusannya, MA mengembalikan aset First Travel kepada para korban, yang sebelumnya dirampas negara.


PKS Depok Dukung Penuh Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

1 hari lalu

PKS Depok Dukung Penuh Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono menyatakan mendukung penuh keputusan DPP partai berlambang bulan sabit kembar tersebut menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) untuk Pilpres 2024


Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

2 hari lalu

Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

Kantor Imigrasi Depok dinilai telah memenuhi persyaratan sebuah kantor yang dikategorikan wilayah birokrasi bersih dan melayani.


Peserta Nonformal Jauh dari Target, BPJS Ketenagakerjaan Depok Dorong CSR Perusahaan

2 hari lalu

Peserta Nonformal Jauh dari Target, BPJS Ketenagakerjaan Depok Dorong CSR Perusahaan

BPJS Ketenagakerjaan Depok juga mengupayakan Perda untuk menanggung pekerja rentan dan nonformal dapat tercover di APBD.


Dishub Depok Evaluasi Sistem Satu Arah di Underpass Dewi Sartika yang Bikin Omset Pedagang Menurun

2 hari lalu

Dishub Depok Evaluasi Sistem Satu Arah di Underpass Dewi Sartika yang Bikin Omset Pedagang Menurun

Pelaku usaha dan warga mengeluhkan penerapan sistem satu arah di Underpass Dewi Sartika yang membuat omzet penjualan menurun.


Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

2 hari lalu

Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

Bawaslu Kota Depok akan menangkal buzzer dan pelanggaran Pemilu 2024 lainnya yang menjamur di media sosial. Begini caranya.