Segera DIlantik, William PSI: DPRD DKI Sebelumnya Terburuk

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta saat konferensi pers mengenai proses pemilihan calon Wakil Gubernur DKI di kantor DPP PSI, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

    Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta saat konferensi pers mengenai proses pemilihan calon Wakil Gubernur DKI di kantor DPP PSI, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - William Aditya Sarana terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang akan dilantik pada Senin besok, 26 Agustus 2019. Pria berusia 23 tahun ini merupakan yang termuda di antara legislator lainnya.

    William mengaku sudah memiliki keinginan terjun ke dunia politik sejak masih duduk di dunia politik. Keinginan itu, menurut dia, semakin menggelora setelah melihat kinerja DPRD DKI Jakarta 2014-2019 yang dinilainya terburuk sepanjang sejarah ibu kota. Selain itu, menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga tak becus memimpin ibu kota.

    "Saya punya passion di politik. Saya ingin menjadi anggota legislatif karena saya melihat Pemda (Pemprov DKI) sekarang dan DPRD sebelumnya ini yang terburuk," ujarnya saat gladi resik pelantikan di gedung DDPRD DKI Jumat 23 Agustus 2019.

    Buruknya kinerja anggota dewan sebelumnya, lanjut William, terlihat dari nihilnya laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang mereka buat. Bahkan, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sampai menyatakan jangan memilih mereka karena tidak ada satu pun yang melaporkan kekayaannya.

    Selain itu, menurut dia Jakarta saat ini memiliki gubernur yang tidak terlihat kerjanya karena terlalu sibuk di level gagasan.

    "(Anies Baswedan) terlalu ngomong gagasan-gagasan. Jadi yang seperti inilah yang membuat saya turun ke dunia politik."

    Sebelum terjun menjadi calon legislator, William mengaku sempat belajar banyak berpolitik di kampusnya, Universitas Indonesia. Anak kedua dari tiga bersaudara itu didapuk menjadi anggota kongres dan Ketua Mahkamah Mahasiswa UI periode 2017-2018.

    Menurut William, keterlibatan anak muda di dunia politik saat ini memang masih dipandang sebelah mata. Bahkan, awanya dirinya diremehkan oleh lawan politiknya.
    "Politik memang masih dikuasai baby boomers atau generasi tua dan belum diturunkan ke generasi muda umur 20-30," ucapnya.

    Padahal, kata dia, pekerjaan di bidang lain telah bergeser dari generasi baby boomers ke milenial. William mengajak anak muda untuk ikut terjun ke dunia politik agar semakin banyak legislator muda.

    "Biar nantinya anak muda refresentatif diwakili anak muda. Karena kan makin lama populasi anak muda makin banyak," ujarnya.

    Untuk menepis stigma negatif soal anak muda dalam dunia politik itu, William sudah menyiapkan sejumlah agenda yang akan diusung. Salah satunya adalah mengawal putusan Mahkamah Agung terkait pengaturan pedagang kaki lima di ibu kota. Dia merupakan satu dari dua penggugat Peraturan Gubernur DKI Jakarta yang akhirnya dibatalkan oleh MA.

    "Setelah dilantik pertama saya mau mengawal putusan MA terkait tidak diperbolehkannya Gubernur DKI untuk menutup jalan demi kepentingan PKL," kata William.

    Selain itu, ia juga akan menagih komitmen pemerintah menindak sejumlah pelanggaran lainnya. Terutama pelanggaran besar seperti pencurian air di Jalan Jenderal Sudirman dan M.H. Thamrin, yang menjadi sorotan Anies Baswedan

    Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini juga mengaku telah siap untuk duduk di bangku legislatif Kebon Sirih. Meski masih belia, ia telah dibekali pemahaman dan kemampuan untuk bekerja sebagai legislator. Apalagi, partainya terus meningkatkan kompetensi anggotanya melalui kaderisasi yang matang.

    William pun telah menjalani training terkait dengan fungsi dasar dewan dalam hal membuat produk legislasi, perencanaan anggaran dan pengawasan.

    "Tentunya memang perlu adaptasi, tapi tidak kosong otak kami tentang fungsi kedewanan."

    Selain itu, setelah duduk di parlemen, William bersama tujuh anggota PSI lainnya di DKI akan memperjuangkan keterbukaan anggaran. Sebab, selama ini masyarakat tidak mengetahui pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif.

    "Kami ingin warga tahu pembahasan anggaran. Kami ingin perjuangkan transparansi anggaran itu."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe