Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Ini Saran Ahok Agar Ekonomi Merata

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tiba di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Ahok menghadiri acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tiba di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Ahok menghadiri acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok memiliki saran untuk pemerintah yang akan memindahkan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

    "Rakyat di sekitarnya (ibu kota baru) harus memiliki pertanian dan peternakan modern," ujar Ahok saat dihubungi Tempo, Rabu, 28 Agustus 2019. 

    Sebagai orang yang pernah memerintah di Jakarta, Ahok berpendapat pemerataan ekonomi di wilayah sekitar ibu kota baru bisa terjadi jika masyarakat mandiri di sektor pangan dan didukung teknologi canggih. Sehingga, menurutnya manfaat pemindahan ibu kota dapat lebih maksimal. 

    Saran Ahok ini berkaca pada masih tertinggalnya kondisi ekonomi beberapa wilayah di Pulau Jawa. Padahal, wilayah tersebut bertetanggaan dengan Jakarta.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat merata dan membuat penyebaran penduduk tak terpusat di Pulau Jawa.

    Jokowi mengatakan rencana pemindahan ini telah didasarkan pada kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Jokowi juga telah berkirim surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo dan melampirkan pertimbangan yang dibuat oleh Bappenas. 

    Selain itu, Jokowi juga menyebut pemerintah akan segera mempersiapkan rancangan Undang-Undang untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR. Hal ini akan menjadi payung hukum untuk pembangunan yang diperkirakan akan menelan biaya Rp 466 triliun itu.

    Saat ini, Jokowi menilai beban Jakarta sudah terlalu banyak. Mulai dari pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, hingga pusat perdagangan dan jasa. Lokasi bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia juga berada di Indonesia.

    "Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk," kata Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.