Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dinas Pendidikan DKI Tak Akan Hukum Siswa yang Ikut Demo di DPR

image-gnews
Suasana demonstrasi pelajar yang berujung ricuh di perlintasan kereta dekat Stasiun Palmerah, Jakarta, 25 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Suasana demonstrasi pelajar yang berujung ricuh di perlintasan kereta dekat Stasiun Palmerah, Jakarta, 25 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan tak berniat menghukum siswa yang terlibat demo di DPR pada Rabu, 25 September lalu. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Disdik Jakarta Taga Radja Gah.

“Yang jelas kami tidak ada pemikiran untuk memberikan hukuman,” kata Taga ketika ditemui di kantornya, Kamis, 26 September 2019.

Taga mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu data pasti berapa banyak siswa DKI Jakarta yang terlibat kericuhan dari Polda Metro Jaya. Data tersebut, kata dia, dibutuhkan untuk mengidentifikasi siswa-siswa tersebut.

Bukan untuk dihukum, Taga mengatakan para siswa yang terlibat nantinya akan dipanggil bersama pihak sekolah dan orang tua. Dinas Pendidikan akan memberikan bimbingan untuk mencegah terjadinya hal serupa di kemudian hari.

“Kami menawarkan pembinaan ke Polda. Jangan sampai anak itu diperlakukan seperti kejahatan lain. Kami yakin sebenarnya itu bukan keinginan mereka," kata Taga.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI sebelumnya merekomendasikan kepada para kepala institusi pendidikan agar tidak memberi sanksi atau mengeluarkan siswanya yang ikut dalam demonstrasi pelajar di gedung DPR. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan para siswa itu adalah korban ajakan lewat media sosial maupun orang-orang yang tak mereka kenal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Usia anak memang mudah dibujuk rayu karena belum tahu resiko dan bahaya untuk tindakannya. Hanya ikut-ikutan agar dibilang gaul dan keren,” kata Retno.

Menurut Retno, para siswa mendapat ajakan untuk demo dari berbagai media sosial, seperti Instagram dan aplikasi percakapan WhatsApp. Ada pula, kata dia, siswa SMP yang diajak teman main rumahnya yang merupakan siswa SMA untuk aksi di DPR. Ia bahkan disuruh membolos dan saat ini mengalami patah tulang pada bagian lengan.

Tak hanya itu, Retno mengatakan KPAI menemukan siswa yang tidak tahu kalau ternyata diajak demo oleh rekan sekolahnya. “Taunya dia diajak jalan-jalan ke pusat kota, nanti dapat makan dan minum,” kata dia.

Retno juga mengatakan kalau ada siswa SMP yang datang ke DPR hanya untuk menonton aksi sepulang sekolah lantaran rumahnya berada dekat lokasi rusuh. "Siswa tengah menjalani penilaian tengah semester itu bergerak ke DPR sepulang sekolah sekitar pukul 16.00," ujarnya.

Demonstrasi pelajar pada Rabu, 25 September lalu diwarnai bentrokan dengan aparat. Para pelajar dengan seragam sekolah dan pramuka memulainya dengan menyerang anggota polisi. Mereka datang ke DPR RI merespons seruan 'Pergerakan STM Se-Jabodetabek' usai dua hari demonstrasi mahasiswa terkait RUU KUHP dan revisi UU KPK.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Manfaatkan Libur Idul Fitri untuk Pengasuhan Maksimal Anak

15 hari lalu

Ilustrasi keluarga. Freepik.com/Lifestylememory
Manfaatkan Libur Idul Fitri untuk Pengasuhan Maksimal Anak

KPAI meminta orang tua memanfaatkan momen libur Idul Fitri untuk memaksimalkan peran pengasuhan yang terbaik bagi anak.


Kenapa Kepergian Kejati Sumbar Asnawi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi Disorot?

25 hari lalu

Kepala Kejati Sumbar Asnawi. ANTARA
Kenapa Kepergian Kejati Sumbar Asnawi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi Disorot?

Kepala Kejati Sumbar Asnawi bepergian dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi ke Arab Saudi mendapat sorotan. Ada apa?


FPRI Klaim 100 Pengunjuk Rasa Belum Pulang ke Rumah Usai Demo di DPR

36 hari lalu

Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
FPRI Klaim 100 Pengunjuk Rasa Belum Pulang ke Rumah Usai Demo di DPR

Front Penyelamat Reformasi Indonesia mengklaim bahwa 100 orang pengunjuk rasa belum pulang ke rumahnya usai melakukan demonstasi di depan DPR RI kemarin.


Polisi Dituding Lakukan Kekerasan Terhadap Demonstran di DPR, FPRI: 47 Orang Ditangkap

36 hari lalu

Konferensi pers Front Penyelamat Reformasi Indonesia (FPRI) tentang dugaan kekerasan aparat terhadap massa aksi demonstrasi di depan DPR RI pada Selasa kemarin, 19 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polisi Dituding Lakukan Kekerasan Terhadap Demonstran di DPR, FPRI: 47 Orang Ditangkap

Front Penyelamat Reformasi Indonesia mengecam tindakan kekerasan aparat dalam demonstrasi di depan Gedung DPR RI kemarin.


Hari Pengumuman Hasil Pemilu 2024, Polri Siapkan 3.055 Personel Amankan Demo di KPU dan DPR

37 hari lalu

Ratusan massa demonstran GPKR berdemonstrasi menuntut DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Presiden Joko Widodo. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Hari Pengumuman Hasil Pemilu 2024, Polri Siapkan 3.055 Personel Amankan Demo di KPU dan DPR

Polri mengerahkan 3.055 personel untuk mengawal aksi unjuk rasa di KPU RI dan DPR/MPR RI.


Tanggapi Demo Hak Angket di DPR, Begini Sikap PKB, PKS dan PDIP

37 hari lalu

Mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Tanggapi Demo Hak Angket di DPR, Begini Sikap PKB, PKS dan PDIP

PDIP ajak diskusi demonstran untuk yakinkan partai ajukan hak angket.


Temui Demonstran di DPR, PKS dan PKB Janji Ajukan Hak Angket

37 hari lalu

Ratusan massa demonstran GPKR berdemonstrasi menuntut DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Presiden Joko Widodo. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Temui Demonstran di DPR, PKS dan PKB Janji Ajukan Hak Angket

Presidium GPKR, Din Syamsuddin mengatakan, DPR harus mengusulkan hak angket.


Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

37 hari lalu

Ratusan massa demonstran GPKR berdemonstrasi menuntut DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Presiden Joko Widodo. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

Massa mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Disdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya

38 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Disdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya

Disdik DKI jakarta telah menyiapkan posko pelayanan untuk program KJMU. Tujuannya, untuk memastikan bantuan pendidikan lebih tepat sasaran.


Cegah Perang Sarung dengan Mendorong Partisipasi Anak di Kegiatan Ramadan

38 hari lalu

Ilustrasi barang bukti perang sarung. Dok. Humas Polri
Cegah Perang Sarung dengan Mendorong Partisipasi Anak di Kegiatan Ramadan

KPAI menyarankan partisipasi anak dalam berbagai kegiatan Ramadan demi mencegah terjadinya kekerasan yang melibatkan anak, seperti perang sarung.