Tips Gowes di Jakarta, Anies Baswedan: Jangan Pakai Sepeda Gunung

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gowes bersama warga dan beberapa artis dalam uji coba jalur sepeda fase 2 saat berhenti di Stasiun Istora, Jakarta Pusat, Sabtu, 12 Oktober 2019. TEMPO/Lani Diana

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gowes bersama warga dan beberapa artis dalam uji coba jalur sepeda fase 2 saat berhenti di Stasiun Istora, Jakarta Pusat, Sabtu, 12 Oktober 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganjurkan warga ibiu kota menyiapkan sepeda ramah perkotaan untuk dikayuh di jalur sepeda. Anies mengingatkan pesepeda agar tak menggunakan sepeda gunung.

    "Pilih sepeda yang sesuai dengan kondisi kota bukan sepeda gunung. Ini kita bersepeda di perkotaan," kata Anies di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Sabtu, 12 Oktober 2019.

    Anies juga menyarankan pesepeda memilih rute pejalan kaki pada Google Maps. Dia meminta pesepeda tidak mengikuti petunjuk arah Google Maps dengan rute mobil.

    "Saya menganjurkan kalau mau naik sepeda lihat Google Maps jangan pakai jalur mobil, nanti jadi jauh. Lihat Google Mapsnya pilih pejalan kaki, nanti anda akan dilewatkan di jalur-jalur yang lebih mudah," ujarnya.

    Kemarin Anies menguji coba jalur sepeda fase 2 dengan panjang 23 kilometer. Rutenya dari persimpangan lampu merah Fatmawati dekat Stasiun MRT Fatmawati hingga Terowongan Kendal.

    Untuk mendorong transportasi ramah lingkungan yang bebas polusi, Anies Baswedan membuka jalur sepeda fase 1 yang diuji coba 20 September-19 November sepanjang 25 kilometer. Jalur sepeda fase 1 melintang dari Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur, hingga Gambir, Jakarta Pusat. Total ada tiga fase dengan panjang jalur 63 kilometer.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.