Kasus Penipuan Nenek Arpah, Polisi: Masih Dalam Penyelidikan

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Penipuan. vocfm.co

    Ilustrasi Penipuan. vocfm.co

    TEMPO.CO, Depok - Polisi menyatakan telah memanggil sejumlah saksi dalam kasus penipuan terhadap Nenek Arpah. Meskipun demikian, belum ada satu pun tersangka yang dijerat.

    “Saat ini sudah dalam proses penyelidikan, dan sudah beberapa saksi dipanggil termasuk ibu Arpah sendiri,” kata Kepala Unit Harta dan Benda Satreskrim Polresta Depok, Ajun Komisaris Simare Mare kepada Tempo, Rabu 16 Oktober 2019.

    Mare belum bisa memastikan kapan penyelidikan kasus tersebut dapat selesai, mengingat masih ada beberapa saksi yang harus dimintai keterangan termasuk pihak terlapor dalam hal ini AKJ (26).

    “Pihak bank juga nanti akan kami mintai keteranagnnya, masih panjang prosesnya,” kata Mare.

    Mare menambahkan, kasus nenek Arpah ini masuk dalam dugaan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP sesuai dengan laporan polisi bernomor : LP/2143/K/IX/2019/PMJ/Resta Depok.

    “Nanti jika sudah ada Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) akan kami beritahukan,” kata Mare.

    Nenek Arpah diduga menjadi korban penipuan oleh tetangganya sendiri yang berinisial AKJ. Sertifikat tanah Perempuan berusia 69 tahun, warga Beji, Kota Depok tersebut hanya ditukar dengan uang Rp 300 ribu oleh tetangganya itu. Arpah mengaku dipaksa menandatangani sebuah surat pada pertengahan 2015 lalu di hadapan notaris.

    Nenek yang tak bisa membaca dan menulis itu pun menuruti saja permintaan tetangganya. Rupanya surat itu merupakan surat pernyataan jika kliennya telah bersedia melepas tanahnya seluas 103 meter persegi di Jalan Ridwan Rais, Kecamatan Beji, Kota Depok. AKJ pun hanya memberikan uang sebesar Rp 300 ribu oleh AKJ.

    Dia pun kaget setelah ada pihak bank yang datang dan memintanya keluar dari rumah. Alasannya rumah tersebut sudah digadaikan ke bank.

    Melalui pengacaranya, Agung, Nenek Arpah lantas melaporkan kejadian penipuan itu ke Pengadilan Negeri Depok pada tahun 2018. Namun dia harus menerima kenyataan pahit. Majelis hakim perdata PN Depok memenangkan pihak tergugat dalam hal ini AKJ sebagai pihak pembeli tanah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.