Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bogor Akan Gunakan Jerat UU LH untuk Pencemar Sungai Cileungsi

Reporter

image-gnews
Rombongan Bupati Bogor beserta sejumlah personel BPBD Kabupaten Bogor menyusuri Aliran Sungai Cileungsi yang tecemar limbah pabrik di Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 8 Oktober 2019. ANTARA
Rombongan Bupati Bogor beserta sejumlah personel BPBD Kabupaten Bogor menyusuri Aliran Sungai Cileungsi yang tecemar limbah pabrik di Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 8 Oktober 2019. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Bupati Bogor, Ade Yasin, menyatakan tak akan menghukum para pencemar Sungai Cileungsi dengan tindak pidana ringan (Tipiring) lagi. Hukuman akan diberikan lebih berat menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

"Tadi kami sepakat dengan Kejaksaan dan Pengadilan agar kasus pencemaran ini tidak ditangani secara tipiring, tapi secara khusus memakai undang-undang lingkungan hidup, sehingga hukumannya menjadi berat," ujarnya kepada ANTARA di Cibinong, Bogor, Kamis 17 Oktober 2019.

Menurut Ade, tidak sulit untuk menerapkan kesepakatan itu. Dia mengatakan, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Irfanudin adalah hakim yang telah bersertifikasi bidang lingkungan hidup. PN Cibinong, dia menambahkan, tidak perlu mendatangkan hakim khusus dari luar Bogor untuk menyidangkan para pencemar Sungai Cileungsi sesuai UU Lingkungan Hidup.

"Jadi ketika investigasi dan menemukan pencemar, kami akan terapkan undang-undang lingkungan hidup, tidak hanya perda yang hukumannya sangat ringan," katanya menjanjikan.  

Ade Yasin mengatakan, dalam waktu dekat tim gabungan akan melakukan tinjauan langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data-data. Bagi perusahaan yang menolak diperiksa, ia menginstruksikan petugas tak ragu untuk mengambil paksa peralatannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sungai Cileungsi ini agar menjadi berseri, artinya semua perlu penanganan yang komprehensif dan butuh kerja sama," katanya.

Sebelumnya, investigasi Ombudsman mendapati Cileungsi masih tercemar limbah industri kendati pemerintah Kabupaten Bogor sudah menindak industri yang mencemari sungai tersebut. Limbah industri itu berdampak pada produksi air baku PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi dan PDAM Bhagasasi Bekasi.

Ombudsman menemukan 54 perusahaan di sepanjang Sungai Cileungsi tidak memiliki IPAL. Dari jumlah itu baru 17 yang sudah melakukan perbaikan, 5 perusahaan tengah diproses hukum di pengadilan. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Viral, Benarkah Bupati Bogor Tolak Jabat Tangan Dandim dan Danrem?

2 hari lalu

Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Viral, Benarkah Bupati Bogor Tolak Jabat Tangan Dandim dan Danrem?

Video viral Bupati Bogor enggan salami dua perwira TNI saat demo warga Parungpanjang terhadap operasional truk tambang pada Minggu 20 November 2023.


Pemerintah Tak Kunjung Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp 344 Miliar, Ombudsman Surati Airlangga Hartarto

4 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat ditemui usai konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pemerintah Tak Kunjung Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp 344 Miliar, Ombudsman Surati Airlangga Hartarto

Ombudsman mengirim surat ke Airlangga Hartarto lantaran pemerintah tak kunjung membayar utang rafaksi minyak goreng Rp 344 miliar kepada pengusaha.


Ombudsman Petakan Potensi Pelanggaran Administrasi ASN di Pemilu 2024

5 hari lalu

Bawaslu meminta masyarakat aktif melakukan pengawasan dan melaporkan dugaan pelanggaran aturan pemilu.
Ombudsman Petakan Potensi Pelanggaran Administrasi ASN di Pemilu 2024

Ombudsman telah memetakan berbagai potensi pelanggaran administrasi ASN di Pemilu 2024


Kasus Impor Bawang Putih, Zulhas: Rekomendasi Kementerian Pertanian Kebanyakan

5 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat menghadiri Forum Bisnis Indonesia-AS dengan tema
Kasus Impor Bawang Putih, Zulhas: Rekomendasi Kementerian Pertanian Kebanyakan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut persoalan impor bawang bersumber di Kementerian Pertanian.


Ombudsman Minta Akses Petani Dipermudah, dari Tebus Pupuk Subsidi Pakai KTP hingga...

9 hari lalu

Petani beraktivitas di sawah kawasan Majalengka, Jawa Barat, Senin, 20 November 2023. Kesulitan air di daerah tersebut mulai dirasakan sejak Juni 2023 hingga saat ini. Akibat musim kemarau, petani mengaliri sawah menggunakan pompa dari sumur yang airnya terbatas. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ombudsman Minta Akses Petani Dipermudah, dari Tebus Pupuk Subsidi Pakai KTP hingga...

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika meminta Kementerian Pertanian untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi petani.


Ombusman Apresiasi Mentan Amran Siapkan Dana Pribadi Rp 36 M untuk Penyediaan Benih

9 hari lalu

Ombusman Apresiasi Mentan Amran Siapkan Dana Pribadi Rp 36 M untuk Penyediaan Benih

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika memberikan apresiasi tinggiatas langkah kongkret Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.


Ombudsman: Kementan Butuh Sosok Pemimpin Kuat Pada Diri Andi Amran

10 hari lalu

Ombudsman: Kementan Butuh Sosok Pemimpin Kuat Pada Diri Andi Amran

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika memberikan dukungan penuh terharap gerak cepat dan kinerja pertanian.


Masa Jabatan Bupati Bogor Berakhir Bulan Depan, Iwan Setiawan Sebut Bogor Seperti Amerika

11 hari lalu

Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Masa Jabatan Bupati Bogor Berakhir Bulan Depan, Iwan Setiawan Sebut Bogor Seperti Amerika

Bupati Bogor itu mengatakan Kabupaten Bogor masih masuk lima besar di antara 27 kota/kabupaten di Jawa Barat.


Bupati Bogor Samakan Jam Operasional Truk Tambang dengan Kabupaten Tangerang, untuk Atasi Penumpukan

12 hari lalu

Penambang menaikkan pasir ke dalam bak truk di aliran Kali Woro lereng Gunung Merapi, Kemalang, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (23/5/2018). (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)
Bupati Bogor Samakan Jam Operasional Truk Tambang dengan Kabupaten Tangerang, untuk Atasi Penumpukan

Bupati Bogor mengatakan selama ini perbedaan terlalu jomplang, sehingga terjadi penumpukan truk tambang yang sering dikeluhkan warga.


Harga Beras Terus Melonjak, Ombudsman Kembali Minta Bapanas Cabut HET Beras

13 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat ditemui usai konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Harga Beras Terus Melonjak, Ombudsman Kembali Minta Bapanas Cabut HET Beras

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika kembali meminta Badan Pangan Nasional atau Bapanas mencabut ketentuan harga eceran tertinggi (HET) beras. Pasalnya, Ombudsman menilai kebijakan HET beras tidak efektif menjaga stabilisasi harga komoditas tersebut.