PKS Berjuang Sendirian di Wagub DKI, Pengamat Sebut Ironis

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana rapat panitia khusus  Wagub DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Suasana rapat panitia khusus Wagub DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkesan berjuang tanpa Partai Gerindra dalam memperjuangkan pemilihan dua calon wakil gubernur atau Wagub DKI Jakarta.

    Adi menyebut tak tampak peran Gerindra untuk membantu PKS mempercepat proses pemilihan Wagub DKI.

    "Ironis juga melihat PKS susah payah memperjuangkan kursi wagub sendirian. Padahal, dulu menjadi sekutu utama Gerindra," kata Adi saat dihubungi Tempo, Selasa, 22 Oktober 2019.

    Menurut dia, Gerindra merasa sudah memberikan kursi wagub untuk PKS. Karena itu, Adi menganggap, Gerindra menyerahkan tugas lobi-lobi politik sepenuhnya kepada PKS. Artinya, berjalannya proses pemilihan wagub kini bergantung pada bagaimana PKS meyakinkan fraksi lain agar segera menggelar rapat paripurna (rapur) pemilihan.

    Padahal, Adi mengingatkan, PKS dan Gerindra bersama-sama bertarung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017. Dua partai ini mengusung pasangan gubernur dan wakil gubernur, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

    "Jika masih menganggap PKS sekutu utama, membantu PKS meyakinkan fraksi lain untuk segera paripurna adalah langkah bijak. Kecuali gerindra anggap PKS bukan sekutu lagi," jelas pengamat politik asal Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

    Hingga kini kursi Wagub DKI masih kosong. Dua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, PKS dan Gerindra, telah mencalonkan dua nama. Bola pemilihan ada di tangan DPRD DKI. Akan tetapi, rapat paripurna (rapur) pemilihan wagub tak kunjung digelar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.