TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kehormatan DPRD DKI akan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etika anggota Fraksi PSI DKI William Aditya Sarana yang kerap disapa William PSI.
Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi mengatakan telah menerima laporan seorang warga Jakarta tentang William berkaitan dengan pengungkapan anggaran janggal DKI.
"Nanti siang kami akan rapatkan dengan seluruh anggota Badan Kehormatan untuk membahas laporan itu," kata Nawawi saat ditemui di DPRD DKI, Selasa, 5 November 2019.
Warga Jakarta bernama Sugiyanto melaporkan William ke BK DPRD kemarin. Ketua Umum LSM Maju Kotanya Bahagia Warganya itu menganggap apa yang dilakukan William melanggar Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.
Sugiyanto, menilai cara William mengunggah usulan anggaran DKI yang janggal melalui media sosial itu melanggar kode etik. "Saya melihat bahwa sepertinya dugaan pelanggaran kode etik dalam menyampaikan pendapat. Tidak memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan dan santun," kata Sugiyanto saat dihubungi, Senin malam, 4 November 2019.
Nawawi menuturkan seluruh perwakilan dari sembilan fraksi di DPRD DKI bakal mengikuti rapat siang ini. Dugaan pelanggaran etik tersebut bakal dibahas dengan seluruh perwakilan fraksi termasuk PSI.
Adapun hasil putusan rapat terkait dugaan adanya pelanggaran atau tidak bakal diserahkan ke pimpinan legislator DKI. Sebab, kata dia, BK hanya mempunyai kewajiban untuk memberikan rekomendasi hasil rapat ke pimpinan dewan. "Nanti pimpinan dewan yang memutuskan," ujarnya.
Menurut Nawawi, semstinya William memang tidak membuka langsung anggaran janggal melalui media sosial. Sebab, William bisa langsung memanggil atau menghubungi eksekutif untuk mempertahankan langsung temuannya terkait dengan anggaran itu. "Karena posisi legislatif dengan gubernur DKI setara. Jadi sebenarnya bisa memanggil atau menghubungi langsung," ujarnya.
Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI itu menjelaskan anggaran janggal yang disampaikan William PSI belum final karena masih harus melewati pembahasan antara eksekutif dan dewan melalui komisi-komisi DPRD. "Ini kan masih rancangan, mestinya belum dibuka. Bahkan, hingga jumpa pers."
