Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dugaan Pelanggaran Etika, Badan Kehormatan Panggil William PSI

William Aditya Sarana. Facebook
William Aditya Sarana. Facebook
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta menyatakan bakal memanggil anggota Fraksi PSI DKI William Aditya Sarana atau William PSI untuk menindaklanjuti laporan warga terkait adanya pelanggaran etika yang dilakukan legislator termuda itu.

"Kami sudah menggelar rapat dengan anggota, keputusannya nanti kami mengundang William," kata Ketua Badan Kehormatan atau BK DPRD DKI, Achmad Nawawi, Selasa, 5 November 2019.

Warga bernama Sugiyanto melaporkan William ke BK DPRD kemarin. Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Maju Kotanya Bahagia Warganya itu menganggap apa yang dilakukan William melanggar Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Sugiyanto, menilai pelanggaran tampak dari cara William mengunggah usulan anggaran DKI yang janggal melalui media sosial. William mengunggah anggaran janggal APBD DKI seperti pembelian lem aibon yang mencapai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

"Saya melihat bahwa sepertinya dugaan pelanggaran kode etik dalam menyampaikan pendapat. Tidak memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan dan santun," kata Sugiyanto saat dihubungi, Senin malam, 4 November 2019.

Ia memperkirakan BK bakal memanggil William pada Senin pekan depan. Sebabnya, sebagian anggota BK mengikuti kunjungan kerja selama tiga hari mulai Kamis besok, 7 November 2018.

Dalam rapat hari ini, kata dia, BK belum bisa menyimpulkan dugaan adanya pelanggaran etika yang dilakukan William. Setelah ada kesimpulan, BK bakal langsung menyerahkan rekomendasi ke pimpinan DPRD.

"Nanti pimpinan yang memutuskan dan mengumumkan. Kami hanya memberikan rekomendasi," ucapnya. "Sekarang belum bisa diputuskan ada pelanggaran etika atau tidak. Nanti kami undang dulu William untuk mengklarifikasi laporan warga."

 

 

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Khawatir Menambah Kemacetan, Pembangunan Velodrome-Manggarai LRT Diminta Dikaji Lengkap

16 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kedua kiri) bersama Menteri Agraria, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-ryong (kedua kanan), Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto (kanan) dan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin (kiri) tiba di Stasiun Light Rail Transit (LRT) Stasiun Velodrome di Jakarta, Jumat 17 Maret 2023. Kunjungan Menteri Won Hee-ryong tersebut untuk mengikuti lelang konstruksi proyek lanjutan LRT fase 1B dengan rute Velodrome-Manggarai dengan panjang lintasan 6,3 kilometer yang akan dimulai pada pertengahan tahun ini. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Khawatir Menambah Kemacetan, Pembangunan Velodrome-Manggarai LRT Diminta Dikaji Lengkap

Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta meminta PT LRT Jakarta mengkaji secara komprehensif pembangunan Light Rail Transit (LRT) Fase 1B rute Velodrome-Manggarai.


DPRD DKI Beri Catatan Pelayanan Transjakarta: Kasus Pelecehan Seksual hingga Sopir Kebut-kebutan

18 jam lalu

Bus Transjakarta melintasi Halte Transjakarta Harmoni yang ditutup, Jakarta, Senin, 6 Maret 2023. Penutupan halte tersebut karena terdampak pengerjaan jalur moda transportasi MRT Jakarta Fase 2A. ANTARA/Rivan Awal Lingga
DPRD DKI Beri Catatan Pelayanan Transjakarta: Kasus Pelecehan Seksual hingga Sopir Kebut-kebutan

DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan soal pelayanan Transjakarta. Anggota dewan menyinggung isu pelecehan seksual hingga perilaku sopir.


Anggota DPRD Terima Aduan Banjir Diduga Akibat Pembangunan Stasiun LRT Jakarta Velodrome

22 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kedua kiri) bersama Menteri Agraria, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-ryong (kedua kanan), Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto (kanan) dan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin (kiri) tiba di Stasiun Light Rail Transit (LRT) Stasiun Velodrome di Jakarta, Jumat 17 Maret 2023. Kunjungan Menteri Won Hee-ryong tersebut untuk mengikuti lelang konstruksi proyek lanjutan LRT fase 1B dengan rute Velodrome-Manggarai dengan panjang lintasan 6,3 kilometer yang akan dimulai pada pertengahan tahun ini. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Anggota DPRD Terima Aduan Banjir Diduga Akibat Pembangunan Stasiun LRT Jakarta Velodrome

Anggota DPRD DKI Jakarta menerima aduan warga soal banjir di sekitar Velodrome, Jaktim. Penyebabnya diduga karena pembangunan stasiun LRT Jakarta.


Aset DKI Diduga Diduduki Swasta dan Perorangan, Politikus Gerindra: Banyak yang Bermain

2 hari lalu

Kondisi ruko di Blok Z4 Utara RT11/RW03 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang langgar Batas GSB dan serobot Area Prasarana Umum, saluran air dan bahu jalan lebih dari 4 meter. Sumber Foto: Istimewa
Aset DKI Diduga Diduduki Swasta dan Perorangan, Politikus Gerindra: Banyak yang Bermain

DPRD DKI Jakarta mengakui pernah mengusulkan kepada pimpinan legislatif untuk membentuk panitia khusus atau pansus pengawasan aset DKI.


Rp 197 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Mandek, DPRD DKI Panggil Dinas Sosial

6 hari lalu

Warga antre untuk berbelanja kebutuhan pokok saat kegiatan program pangan murah di Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022. Pemprov DKI Jakarta menggelar program pangan murah bertujuan untuk meningkatkan gizi anak dan warga golongan tertentu pemegang KJP Plus, kartu pekerja, kartu lansia Jakarta, PPSU, PHL, PJLP setara UMP, serta penghuni rusun pemda. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Rp 197 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Mandek, DPRD DKI Panggil Dinas Sosial

DPRD DKI Jakarta memanggil Dinas Sosial DKI Jakarta perihal dana Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan atau KJMU.


DPRD DKI Lantik Anggota PAW Fraksi Gerindra Bastian P. Simanjuntak Gantikan M Taufik

7 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
DPRD DKI Lantik Anggota PAW Fraksi Gerindra Bastian P. Simanjuntak Gantikan M Taufik

Politikus Gerindra itu ingin bertugas di Komisi E bidang Kesejahteraan Masyarakat yang fokus pada kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan wanita.


Laporan Keuangan PAM Jaya Disclaimer, DPRD DKI Ungkit Soal Era Swastanisasi Air

7 hari lalu

Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang APBD DKI Jakarta 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu, 9 November 2022.TEMPO/Anisa Hafifah.
Laporan Keuangan PAM Jaya Disclaimer, DPRD DKI Ungkit Soal Era Swastanisasi Air

BPK memberi penilaian disclaimer atas laporan keuangan PAM Jaya. DPRD DKI akan panggil PAM Jaya.


Rp 197 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Jadi Temuan BPK, DPRD DKI: Penyebabnya Bank DKI

7 hari lalu

Warga berbelanja kebutuhan pokok saat kegiatan program pangan murah di Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022. Pemprov DKI Jakarta menggelar program pangan murah bertujuan untuk meningkatkan gizi anak dan warga golongan tertentu pemegang KJP Plus, kartu pekerja, kartu lansia Jakarta, PPSU, PHL, PJLP setara UMP, serta penghuni rusun pemda. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Rp 197 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Jadi Temuan BPK, DPRD DKI: Penyebabnya Bank DKI

Merry Hotma menyebut kendala sistem di Bank DKI jadi penyebab dana Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).


Anies Baswedan Barter Lahan di Menteng dengan PT Nusantara Pasifik Investama, Prasetyo Edi Minta DPRD Uji Kelayakan

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Anies Baswedan Barter Lahan di Menteng dengan PT Nusantara Pasifik Investama, Prasetyo Edi Minta DPRD Uji Kelayakan

Kepgub barter lahan yang diteken Anies Baswedan dinilai cacat hukum lantaran diterbitkan tanpa persetujuan DPRD DKI Jakarta.


Tak Hanya di Pluit, Politikus PDIP: Banyak Bangunan di Jakarta Tutup Saluran Air dan Makan Jalan

10 hari lalu

Petugas membongkar ruko di Jalan Niaga, Pluit, Jakarta Utara, Rabu, 24 Mei 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tak Hanya di Pluit, Politikus PDIP: Banyak Bangunan di Jakarta Tutup Saluran Air dan Makan Jalan

Anggota DPRD DKI meminta Pemprov DKI untuk membongkar bangunan di tempat lain yang menutup saluran air dan makan jalan. Tak hanya di Pluit.