Menjelang Pendaftaran CPNS, Pembuatan SKCK di Polres Tangsel Naik

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengantri membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kantor Mapolres Jakarta Timur, (05/09). Mereka rela mengantre  berjam-jam untuk membuat SKCK mulai dari pagi di Mapolres Jaktim untuk melengkapi persyaratan melamar CPNS. TEMPO/Dasril Roszandi

    Warga mengantri membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kantor Mapolres Jakarta Timur, (05/09). Mereka rela mengantre berjam-jam untuk membuat SKCK mulai dari pagi di Mapolres Jaktim untuk melengkapi persyaratan melamar CPNS. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Menjelang pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS, pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK di Kepolisian Resor Tangerang Selatan mengalami peningkatan.

    "Biasanya perhari itu bisa sampai 50 atau 100, ini sudah seminggu belakangan yang buat SKCK bisa sampai 200 orang bahkan lebih," kata Brigadir Kepala Agung, salah seorang petugas SKCK saat ditemui di Unit Pelayanan SKCK, Kamis, 7 November 2019.

    Menurut Agung, peningkatan terjadi mulai akhir bulan Oktober 2019 hingga saat ini. Para pemohon, kata dia, mayoritas membuat SKCK untuk keperluan mendaftar CPNS yang dibuka pada tanggal 11 November besok.

    "Proses pembuatannya cukup 10 sampai 20 menit jadi apabila persyaratan sudah dilengkapi nanti pemohon menunggu sebentar dan SKCK akan diterbitkan oleh petugas," kata Agung.

    Salah satu pemohon SKCK, Khudia Tulchairuni, 24 tahun, mengatakan bahwa ia mendaftar SKCK secara online dan proses pembuatan yang cepat. "Saya buat SKCK memang tujuannya untuk daftar CPNS di bidang guru. Pelayananannya cepat dan persyaratan juga saya penuhi seperti foto copy KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan foto 4x6 sebanyak 6 lembar," kata dia.

    Pemohon lainnya, Helmi (23) juga mengaku tidak mengalami kesulitan meski membuat secara manual. Tak berbeda dengan online, proses pembuatan SKCK secara manual juga diminati masyarakat. "Saya nunggu juga tidak lama saat saya menyerahkan persyaratan tak lama kemudian saya dipanggil dan SKCK saya jadi, mungkin kalau ada yang lama itu dipersyaratan ada yang kurang," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.