Dituding Telat Serahkan Draf Anggaran, DKI: Sudah Sejak Juli

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah dan Sekretaris DKI Jakarta Saefullah saat mengumumkan UMP DKI Jakarta 2019 di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 1 November 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah dan Sekretaris DKI Jakarta Saefullah saat mengumumkan UMP DKI Jakarta 2019 di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 1 November 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah terlambat menyerahkan berkas rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS 2020 kepada DPRD DKI.

    "Siapa yang bilang kita berika last minute?." kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah saat ditemui di Balai Kota DKI, Rabu 7 November 2019.

    Saefullah menyatakan telah memberikan berkas KUA PPAS pada 5 Juli lalu ke DPRD. Ia juga menyebut saat itu ada bukti serah terima draft tersebut.

    Selain itu, kata Saefullah, DKI kemudian bersurat kepada DPRD pada Oktober lalu untuk mulai membahas KUA PPAS. Karena saat itu kata dia, DPRD belum juga memulai pembahasan.

    Saefullah menyatakan telah mengikuti alur rancangan APBD sesuai regulasi yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Dia pun heran jika DKI dituding telat memberikan rancangan anggaran.

    Menurut Saefullah, sampai saat ini rancangan KUA PPAS 2020 masih belum kelar karena pembahasan di DPRD. Salah satunya akibat pergantian anggota DPRD baru pada Agustus lalu. "Salah satunya karena ada pergantian dewan," kata dia mengungkapkan alasan lamanya pembahasan rancangan APBD 2020.

    Sekretaris Jenderal Seknas Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan sebelumnya mengatakan Pemprov DKI Jakarta terlambat melimpahkan dokumen KUA PPAS ke DPRD DKI Jakarta. Dokumen yang seharusnya sudah selesai pada Juli-Agustus lalu, baru diserahkan pada awal bulan ini.

    Hal itu membuat anggota dewan tak memiliki waktu cukup untuk menyisir anggaran belanja yang ganjil. "Kalau sekarang, anggota dewan jadi enggak punya waktu untuk 'metani' atau menyisir anggaran yang dianggap janggal Padahal ini kan tugas wakil rakyat," ujar Misbah dalam jumpa pers di Populi Center, Jakarta Barat, Rabu, 6 November 2019.

    Hal senada juga disampaika Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani. Ia mengatakan fungsi pengawasan legislator Kebon Sirih tidak bisa maksimal lantaran rendahnya transparansi anggaran yang diajukan untuk dibahas tahun depan. "Fungsi pengawasan kami tidak bisa maksimal, masa baru dikasih bahan anggaran yang nilainya miliaran satu menit sebelum rapat," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.