GL Pro 08 Ancam Lapor Polisi Soal Gaduh Anggaran, Ini Kata PSI

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komik karya Rahman Seblat yang menceritakan antrean pelajar untuk mendapatkan lem aibon. Komik ini dibuat setelah tersebar kabar anggaran pembelian lem sebesar Rp 82 miliar untuk siswa sekolah di DKI Jakarta yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dalam APBD DKI tahun 2020. Kredit: Facebook/@Seblat Komik

    Komik karya Rahman Seblat yang menceritakan antrean pelajar untuk mendapatkan lem aibon. Komik ini dibuat setelah tersebar kabar anggaran pembelian lem sebesar Rp 82 miliar untuk siswa sekolah di DKI Jakarta yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dalam APBD DKI tahun 2020. Kredit: Facebook/@Seblat Komik

    TEMPO.CO,JAKARTA- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta tidak ambil pusing terkait desakan ormas GL Pro 08 yang bakal melaporkan anggota PSI ke kepolisian terkait gaduh APBD DKI.
     
    Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad menyebutkan PSI hanya menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan yang salah satunya terkait pengawasan dan penganggaran.
     
    "Prinsipnya kami hanya menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan," ujar Idris Sabtu 23 November 2019.
     
    Idris menyatakan anggota fraksi PSI sudah disumpah sebagai wakil rakyat, dan tanggung jawab tersebut harus diemban sebaik-baiknya.
     
    Terutama kata Idris fungsi dalam menjaga uang rakyat. "Kami disumpah untuk menjalan fungsi dewan sebaik-baiknya, salah satunya menjaga uang rakyat,"ujarnya.
     
    Terkait laporan GL Pro, Indris menilai bahwa hal tersebut merupakan hak setiap warga negara. "Silakan saja lapor itu hak setiap warga negara," ujarnya.
     
    Sebelumnya GL Pro 08 berdemonstrasi di DPRD DKI menuntut PSI DKI Jakarta meminta maaf kepada masyarakat Jakarta. Ormas itu menuding para politikus PSI telah membuat kisruh dengan mengungkap anggaran janggal APBD DKI 2020.  
     
    Massa kemudian mengancam akan melaporkan anggota PSI ke Polda Metro Jaya. Ormas GL Pro 8  memberi waktu pada PSI sampai hari Senin 25 November 2019 untuk memberi jawaban atas dua tuntutan mereka. "Kalau tidak, akan kami laporkan," katanya.
     
    TAUFIQ SIDDIQ
     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Berbagai Cara dalam Menekan Pelanggaran Batasan Bawaan Penumpang

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menekan pelanggaran batasan bawaan penumpang dari luar negeri di pintu masuk bandara.