Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Enam Aktivis Papua

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana sidang gugatan praperadilan kasus penangkapan enam aktivis papua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 2 Desember 2019. Tempo/Adam Prireza

    Suasana sidang gugatan praperadilan kasus penangkapan enam aktivis papua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 2 Desember 2019. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan keenam aktivis Papua yang menjadi tersangka dugaan makar. Hakim tunggal, Agus Widodo, menyatakan bukti-bukti yang disampaikan pemohon dalam persidangan tidak dapat diterima.

    "Mengadili satu menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima," kata Agus saat membacakan putusan di PN Jaksel, Selasa, 10 Desember 2019.

    Agus menuturkan bukti pemohon cacat formal. Sebab, pemohon memasukkan lembaga kepresidenan dalam struktur lembaga penegak hukum sebagai salah satu pihak termohon.

    Selanjutnya pemohon mencampuradukkan materi praperadilan sehubungan dengan sah atau tidaknya tindakan penyidik dalam menggeledah, menyita, dan menetapkan status tersangka kepada keenam aktivis Papua. Agus juga menyatakan permohonan supaya pihak termohon dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, diskriminasi, kekerasan kepada pemohon, bukan menjadi objek pemeriksaan praperadilan.

    "Bukti-bukti yang diajukan para pemohon maka praperadilan yang diajukan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima," lanjut dia.

    Dengan begitu, pokok perkara keenam tersangka bakal berlanjut. Keenam tersangka itu adalah Surya Anta, Isay Wenda, Dano Tabuni, Ambrosius Mulait, Carles Kosay, dan Arian Lokbere. Mereka dituduh telah melakukan perbuatan makar.

    Polisi menangkap mereka setelah mengibarkan bendera Bintang Kejora saat unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Agustus lalu. Sebelum unjuk rasa, terjadi peristiwa pengepungan dan penyerangan asrama Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.