TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Syuro PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project atau DWP tidak boleh dilarang selama mematuhi hukum.
"Silakan untuk bermusik dan berseni, kan musik dan seni tidak dilarang," kata Suhaimi saat dihubungi, Kamis, 12 Desember 2019.
Acara musik bergenre electronic dance music atau EDM itu yang ke-11 itu bakal diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13-15 Desember 2019.
Menurut Suhaimi, selama perhelatan itu tidak melanggar hukum, siapa pun tidak boleh melarang kegiatan DWP. Sebab, DWP sebagai wadah masyarakat mengekspresikan diri. "Orang yang mengekspresikan diri kan tidak dilarang selama mematuhi hukum."
Meski telah diizinkan, kata Suhaimi, sebaiknya panitia dan pengunjung acara musik tersebut tetap menjaga aspek moral dan adat timur yang masih dipertahankan di Indonesia. Kegiatan tersebut juga jangan sampai mengganggu ketertiban.
"Jadi saling menjaga saja. Busana juga diharapkan melihat aspek moral," ujarnya.
Suhaimi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI itu mengimbau masyarakat yang tidak setuju dengan DWP agae menyampaikan protesnya dengan bijaksana. Jangan sampai ada warga yang tidak suka dengan acara itu bertindak di luar hukum dalam melarang kegiatan DWP.
"Ini sama saja seperti orang yang suka musik pop, jangan melarang orang yang suka musik dangdut. Begitu juga sebaliknya," ujarnya.
Menurut Suhaimi, sejauh ini pemerintah tidak melihat ada pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan DWP sehingga memberikan izin festival musik itu. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan protes warga. "Warga kalau protes juga harus ada patokannya," ujar pimpinan PKS DKI itu.
