TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk menindak Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) Apartemen Mediterania, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kelompok yang disebut kaki tangan pengembang itu masih mengelola walau Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) sudah dibentuk menuruti Peraturan Gubernur Nomor 132 tahun 2018.
Situasi terkini dari konflik dualisme pengurus itu adalah sempatdiputusnya aliran listrik di Apartemen Mediterania oleh PLN. "Pak Gubernur kalau berani berbuat (mengeluarkan Pergub) harus berani bertanggung jawab. Jangan kami disuruh berdarah-darah di lapangan," kata penghuni tower A Apartemen Mediterania saat ditemui Tempo di Food Market, Jakarta Utara pada Selasa, 31 Desember 2019.
Warga yang menolak namanya diberitakan itu mengungkap kekecewaannya terhadap Gubernur Jakarta Anies Baswedan. "Harusnya dia yang punya pasukan, dia yang bisa mewujudkan Pergub itu," ujarnya menambahkan.
Anies Baswedan sendiri telah merevisi Pergub Nomor 132 menjadi Pergub Nomor 133 tahun 2019. Aturan itu direvisi dengan harapan peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan polemik di apartemen menjadi lebih dominan. Dalam revisi, pergantian pengurus dikawal oleh wali kota setempat.
Warga Apartemen Mediterania lainnya, David Solihin, mengatakan salah satu bentuk pengelolaan yang masih dilakukan oleh PPRS sampai saat ini adalah mengutip iuran listrik penghuni. Padahal, menurut dia, rekening yang didaftarkan ke Pemerintah DKI untuk memungut iuran warga adalah rekening atas nama P3SRS.
"Seharusnya rekening PPRS ditutup, supaya warga tidak bingung membayar ke dua rekening," ujar David.
Dualisme rekening pembayaran tagihan listrik di Apartemen Mediterania inilah yang berdampak pada pemadaman oleh PLN. Kemarin, 30 Desember 2019, listrik di tiga tower di apartemen yang dikembangkan oleh Agung Podomoro Land itu padam karena kedua pengurus belum membayarkan tagihan. Listrik akhirnya menyala setelah kedua kubu sepakat membayar setengah-setengah.
David meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi fasilitator agar PPRS bisa menyerahkan sepenuhnya pengelolaan ke P3SRS. "Pak Anies tolong punya sikap yang tegas. Pergub hanya undang-undang, gak ada harganya kalau tak dijalankan, pelanggar harus ditindak, dan aparat hukum yang mengawal," ujar dia panjang lebar.
Desakan agar Anies tegas menyelesaikan polemik apartemen juga disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho. Menurut Teguh, P3SRS Apartemen Mediterania sudah resmi mengelola sejak April 2019. "Kalau Pemerintah DKI tegas kan sudah selesai sejak saat itu juga dan pihak ilegal tidak berani," katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 30 Desember 2019.
