Nasibnya Ditentukan Pekan Depan, Berikut 5 Fakta Revitalisasi Monas

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana lokasi revitalisasi di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020. Sebelumnya, proyek revitalisasi Monas menuai berbagai polemik di tengah masyarakat lantaran penebangan 200 lebih pohon di area tersebut. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    Suasana lokasi revitalisasi di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020. Sebelumnya, proyek revitalisasi Monas menuai berbagai polemik di tengah masyarakat lantaran penebangan 200 lebih pohon di area tersebut. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    TEMPO.CO, Jakarta - Nasib revitalisasi Monas atau Monumen Nasional akan ditentukan pada Senin, 3 Februari 2020. Sekretariat Negara akan mengundang pemerintah DKI Jakarta dan instansi terkait, yang tergabung dalam Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Mereka berencana menggelar rapat terkait revitalisasi kawasan ini.

    “Untuk memutuskan kebijakan terhadap revitalisasi itu,” kata Setya Utama, sekretaris kementerian Sekretariat Negara kepada Tempo, Kamis, 30 Januari 2020.

    Berikut fakta-fakta revitalisasi Monas:

    1. Dihentikan sementara sejak 29 Januari 2020

    Proyek revitalisasi Monas dihentikan sementara oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak Rabu, 29 Januari 2020. Ini merupakan permintaan dari Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Keputusan penghentian diambil Pemprov DKI setelah berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta.

    Kontraktor revitalisasi Monas PT Bahana Prima Nusantara tidak keberatan atas penghentian sementara proyek itu .

    "Kami tidak ada tuntutan. Kami sebagai pelaksana, disuruh berhenti, kami berhenti. Sambil menunggu aturan apa, kelanjutan apa, instruksi apa, ya kami tunggu," kata Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara Muhidin Shaleh saat dihubungi di Jakarta.

    2. Menabrak berbagai aturan

    Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan proyek revitalisasi Monas menabrak aturan. Prasetyo mengatakan regulasi yang tidak dijalankan DKI dalam revitalisasi Monas yaitu mengajukan izin kepada komisi pengarah pembangunan kawasan Medan Merdekam, yang dipimpin Kementerian Sekretariat Negara.

    Padahal, kata Prasetyo, surat Keputusan Presiden nomor 25 tahun 1995 mengharuskan pemprov DKI Jakarta mengajukan izin kepada komisi pengarah jika ingin merevitalisasi Monas.

    Dia mengatakan akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan ini ke KPK atau polisi jika pemerintah DKI terus menabrak aturan revitalisasi Monas.

    "Kalau ini terus ditabrak, kami akan jalankan langkah ke depan, mungkin kami bisa melaporkan sesuatu kepada pihak kepolisian atau KPK," ujar Prasetyo di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa 27 Januari 2020.

    Sebelumnya DKI telah meminta izin kepada komisi untuk dua proyek lain, pembangunan stasiun MRT di Monas dan balap Formula E. Namun untuk proyek revitalisasi Monas, DKI tak memberitahukan Sekretariat Negara.

    3. Arsitek pemenang sayembara tak dilibatkan

    Arsitek pemenang sayembara revitalisasi Monas, Deddy Wahjudi, mengatakan dia tidak dilibatkan dalam modifikasi desain yang disebut Kementerian Sekretaris Negara.

    Perubahan desain revitalisasi dari hasil sayembara Monas itu adalah pelebaran di tiap sisi plaza Taman Medan Merdeka atau Monumen Nasional.

    "Saya tidak terlalu detail tahu karena memang kan kami tidak ikut di akhir tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kalau untuk mengomentari itu, saya tidak bisa sebetulnya karena tidak tahu secara detail perubahannya seperti apa. Tapi saya melihat, kelihatannya memang ada pelebaran di sisi-sisi plaza itu, selatan, utara, barat dan timur," kata Deddy saat dihubungi di Jakarta, Kamis 30 Januari 2020.

    4. Dinilai melenceng dari desain arsitektur

    Soal proyek revitalisasi Monas ini, Deddy menyayangkan penebangan pohon di kawasan Medan Selatan. Deddy sebagai pemilik desain berharap tidak ada penebangan pohon di lokasi revitalisasi Monas.

    "Ya sayang saja. Kami menyayangkan," ujar Deddy saat dihubungi, Kamis, 30 Januari 2020.

    Dia menyatakan akan mempertahankan pohon-pohon tersebut dalam proyek revitalisasi meski dibangun pelataran upacara. Sebab saat mendesain Deddy membayangkan suasana upacara di bawah bayang-bayang pohon. "Mengenai pohon kalau kami di sana dalam pengambilan keputusan bisa menyarankan agar pohonnya dipertahankan," ujarnya.

    Selain itu, lanjut dia, desain yang dibuatnya dirancang agar revitalisasi hanya dikerjakan di area yang sudah mengalami pengerasan. "Dalam desain itu membangun baru di atas pengerasan yang sudah ada," kata dia.

    5. Rancangan pemugaran Monas sudah ada sejak era Ahok

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, buka suara terkait revitalisasi Monas yang saat ini tengah kisruh. Ahok mengatakan upaya revitalisasi itu telah direncanakan sejak lama.

    "Yang saya tahu, dulu memang sudah ada desainnya. Dulu di bawah tanah," ujar Ahok seusai menghadiri rapat di kantor Kementerian Kemaritiman dan Investasi, Jumat, 31 Januari 2020.

    Ahok menjelaskan desain pemugaran Monas pada era kepemimpinannya dirancang pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat.

    Desain mengutamakan pembangunan bawah tanah. Artinya, di bawah tanah Monas akan dibangun pusat pertokoan.

    Dari bangunan bawah tanah itu pula, masyarakat dapat mengakses pelbagai moda transportasi yang terintegrasi, seperti mass rapid transit atau MRT. Pengunjung juga dapat mengakses gedung-gedung di sekitar Monas, seperti RRI dan Balai Kota melalui bangunan bawah tanah.

    "Parkir mobil semua juga di bawah. Lalu, tempat UMKM semua di bawah," kata Ahok soal desain revitalisasi Monas.

    FIKRI ARIGI | TAUFIQ SIDDIQ | FRANCISCA CHRISTY ROSANA | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.