Kemendagri Minta Tata Tertib Cawagub Masuk Tatib Dewan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik (kiri) memberikan keterangan pers tentang nama cawagub DKI Jakarta di Kantor Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Selanjutnya kedua nama tersebut akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diteruskan kepada DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik (kiri) memberikan keterangan pers tentang nama cawagub DKI Jakarta di Kantor Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Selanjutnya kedua nama tersebut akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diteruskan kepada DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Dalam Negeri meminta DPRD DKI untuk memasukkan tata tertib pemilihan calon wakil gubernur  atau cawagub ke dalam tata tertib dewan.

    "Hasil evaluasi Kemendagri meminta agar tata tertib pemilihan cawagub dimasukan ke tata tertib dewan," ujar wakil Ketua DPRD DKI, Muhamad Taufik di kantornya, Senin, 10 Februari 2020.

    Taufik mengatakan tata tertib tersebut akan dibahas dalam rapat pimpinan gabungan yang dijadwalkan Selasa, 11 Februari 2020. Sebelumnya rapat tersebut ditunda dua kali lantaran Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi sakit.

    Taufik menyebutkan setelah dibahas dua tata tertib tersebut akan disahkan pada Rabu, 12 Februari 2020 dalam rapat paripurna. Pembahasan tata tertib pemilihan wagub mandek sejak pergantian pemilihan dewan pada Pemilihan Legislatif lalu.

    Taufik menyebutkan dengan pengesahan tata tertib itu pemilihan wagub juga bisa kembali diproses. "Setelah disahkan pemilihan cawagub bisa kembali diproses," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.