TEMPO.CO, Jakarta- Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai ada nuansa politik dalam tarik ulur keputusan Kementerian Sekretariat Negara saat melarang pelaksanaan Formula E di Monas yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswdan.
Namun setelah itu, kata Ujang, Kemensetneg mengeluarkan izin untuk balap mobil Formula E digelar di Monas."Ada dimensi politik yang kental, awalnya gubernur mengajukan tapi dilarang, tapi setelah itu diizinkan," ujar Ujang saat dihubungi, Rabu 12 Februari 2020.
Ujang berpendapat jika tidak ada kepentingan politik seharusnya dari awal Pemerintah Pusat melalui Kemensekneg langsung memberikan persetujuan kepada Anies terkait pergelaran Formula E di Monas.
Ujang menyebutkan bahwa dinamika politik tersebut karena latar belakang dan dukungan politik yang berbeda antara Pemerintah Pusat dengan Anies Baswedan. Menurut dia, hal tersebut kerap terjadi saat pimpinan berbeda partai dengan kepala daerah.
Ia menilai jika ajang Formula E tersebut akan menjadi peluang strategis Anies untuk menarik perhatian pablik, karena ajang internasional dan dinilai bergengsi. Hal ini kata dia, menjadi ancaman bagi lawan politik Anies.
Ujang memisalkan rekam jejak Erick Thohir Menteri BUMN yang melejit usai menjadi ketua pelaksana pergelaran Asean Games. "Formula E bagi Anies ini akan seperti Erick Thohir saat Asean Games, akan melambungkan namanya," ujarnya.
Sebelumnya hasil rapat Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka (Komrah), pemerintah provinsi DKI dilarang menyelenggarakan balap mobil listrik tersebut di kawasan Monas yang menjadi cagar budaya itu.
Namun setelah itu Kemensetneg mengeluarkan surat persetujuan Formula E di Monas dengan beberapa catatan. Terutama memperhatikan keasrian Monas sebagai cagar budaya.
