TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok mendesak agar pemerintah melakukan langkah kongkrit dalam perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB agar efektif dalam menekan angka pasien positif Corona.
"Perpanjangan membutuhkan langkah kongkrit yang nyata, jangan mengulangi kesalahan," ujar, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok, Roy Pangharapan Selasa 28 April 2020.
Roy memisalkan langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Depok sejauh ini dalam melaksanakan PSBB belum berdampak pada penurunan angka pasien positif Corona. Sedangkan saat ini Pemerintah Kota Depok bersurat ke Gubernur Jawa Barat untuk memperpanjang PSBB selama 28 hari ke depan yakni mulai 29 April hingga 26 Mei 2020.
Roy mengkritik Pemerintah Depok yang belum juga membentuk dapur umum, sehingga masyarakat terpaksa kembali keluar rumah untuk mencari kebutuhan. Serta rumah karantina yang belum ada di setiap kelurahan, untuk memisahkan antara yang sakit dari yang sehat.
"Saya heran kenapa Pemerintah Kota Depok tidak mau melakukan semua itu? Apa sih sulitnya mendirikan dapur umum dan rumah karantina di 63 kelurahan pada 11 kecamatan? Toh ada APBD Depok tahun 2020 yang berjumlah kurang lebih Rp 3 triliun sangat cukuplah," katanya.
Roy menyesalkan sikap pemerintah yang menyalahkan ketidakdisiplinan masyarakat, namun tidak mampu mengetahui penyebab dan jalan keluarnya. Menurut dia jika pemerintah masih belum serius dalam menerapkan PSBB maka angka-angka akan meningkat terus karena gagal memutuskan rantai penularan.
Roy mengatakan pada saat PSBB 14 hari pertama di Depok terdapat 134 pasien positif Corona, 671 OTG, 2.403 ODP dan 757 PDP. Memasuki perpanjangan PSBB, jumlah kasus kata dia terus mengalami peningkatan menjadi 225 pasien positif Corona, 951 OTG, 2.791 ODP dan 1.054 PDP.
