Pasar Jaya Tebar Bansos Jaktim dan Kepulauan Seribu, Rinciannya..

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi bantuan paket sembako. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

    Ilustrasi bantuan paket sembako. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin mengatakan telah ditugaskan untuk mendistribusikan 800 ribu paket bantuan sosial alias bansos tahap dua saat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. 

    "Kami hanya mendapatkan tugas mendistribusikan bansos untuk wilayah Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu," kata Arief melalui pesan singkat, Sabtu, 16 Mei 2020.

    Arief menuturkan hingga Jumat kemarin telah terdistribusi 142.111 paket ke warga yang membutuhkan.

    Hari ini, kata dia, Pasar Jaya masih terus mendistribusikan bansos. Pasar Jaya menargetkan menyelesaikan pendistribusian paket bantuan sebelum Lebaran.  "Data yang terdistribusi hari ini belum masuk. Nunggu closing pendistribusian dulu," ujarnya.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyebut ada 2,1 juta kepala keluarga yang masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) tahap kedua di masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini. Menurut Riza, angka itu merupakan kompilasi dari penerima tahap pertama yang sudah diverifikasi sekaligus data tambahan.

    "Data awal tadi ditambah data tambahan dan data usulan RT/RW berjumlah kurang lebih 2.153.196 KK (kepala keluarga)," kata Riza saat dihubungi Tempo, Senin, 11 Mei 2020.

    Dia menjelaskan penerima Bansos tahap pertama berjumlah 3,7 juta jiwa atau dikonversi menjadi 1,2 juta kepala keluarga. Pemerintah DKI Jakarta kemudian memverifikasi data itu karena 1,6 persen di antaranya tidak tepat sasaran. Setelah dicek, Riza berujar, warga DKI yang berhak menerima bantuan mencapai 931.831 keluarga.

    Pendistribusian bansos tahap pertama telah disalurkan sejak 9-25 April 2020. Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan bansos tahap pertama untuk 1.194.633 KK di DKI Jakarta. Bansos tersebut berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama satu pekan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Silang Pendapat tentang RUU PKS

    Fraksi-fraksi di DPR berbeda pendapat dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Dianggap rumit.