Lebaran, Dishub DKI Sebut Ada 1,7 Juta Orang Keluar Jabodetabek

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon pemudik yang terjaring razia penyekatan berada di dalam bus yang akan membawa mereka ke Terminal Pulo Gebang, Jakarta, di Pintu Tol Cikarang Barat, Bekasi, Kamis, 21 Mei 2020. Larangan mudik bertujuan untuk membendung penularan virus corona dari zona merah ke kampung pemudik. ANTARA/Nova Wahyudi

    Calon pemudik yang terjaring razia penyekatan berada di dalam bus yang akan membawa mereka ke Terminal Pulo Gebang, Jakarta, di Pintu Tol Cikarang Barat, Bekasi, Kamis, 21 Mei 2020. Larangan mudik bertujuan untuk membendung penularan virus corona dari zona merah ke kampung pemudik. ANTARA/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan ada sekitar 1,7 juta sampai 1,8 juta orang meninggalkan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada masa mudik Lebaran 2020.

    Menurut data yang dikumpulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di antara warga yang keluar dari wilayah Jabodetabek pada masa mudik ada sekitar 750 ribu orang yang menggunakan angkutan umum. Selain itu, menurut data PT Jasa Marga ada 465.500 kendaraan pribadi yang meninggalkan wilayah Jabodetabek pada masa mudik Lebaran 2020. "Jika kita kalikan okupansinya dua saja per kendaraan maka total hampir 900 ribu (orang yang mudik)," katanya.

    Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerja sama dengan TNI dan Polri berupaya mengantisipasi kedatangan pemudik ke wilayah Jabodetabek pada masa arus balik Lebaran guna mencegah penyebaran wabah Covid-19. "Ini yang harus kita antisipasi pada saat arus balik saat ini," kata Syafrin.

    Sebelum masa mudik, ia mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memperingatkan warga yang berada di Jakarta dan sekitarnya untuk tidak mudik mengingat DKI Jakarta dan sekitarnya merupakan episentrum penularan virus corona.

    Kendati demikian sebagian warga memilih tetap mudik. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya membendung arus balik guna menekan penularan Covid-19. "Jika Anda mudik, belum tentu Anda bisa dengan sangat mudah masuk kembali ke Jabodetabek," kata Syafrin.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan warga yang akan masuk ke wilayahnya memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dalam upaya membendung arus balik guna menekan penularan virus corona. "Jadi mereka harus mengajukan izin, kemudian tentu ada prasyaratnya. Kegiatan mana saja yang diperbolehkan (masuk), siapa yang boleh masuk, ini akan mendapatkan izin," kata Syafrin.

    Selain itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama TNI dan Polri juga melakukan penyekatan di area Jabodetabek dan hanya memberikan izin masuk kepada orang-orang yang memiliki SIKM. "Dia yang boleh masuk, kemudian yang tidak (memiliki SIKM) kita akan putar balikkan," kata Syafrin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Marah karena Tersulut Lambatnya Stimulus Kredit

    Presiden Joko Widodo geram karena realisasi anggaran penanganan pandemi masih minim. Jokowi marah di depan para menteri dalam sidang kabinet.