Kata dia, lahan yang dimanfaatkan Asahimas saat ini merupakan lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PJAA atas nama Pemprov DKI Jakarta. HPL itu dijadikan penyertaan modal daerah (PMD) DKI Jakarta dalam pembentukan PJAA, yang kemudian secara pengelolaannya diserahkan kepada PJAA.
"Prinsipnya kami dari Ancol (PJAA) mendukung program yang dibahas. Saya sampaikan 43 hektar, kurang lebih 3 hektar dimiliki oleh Jakpro dan 40 hektar dimiliki Asahimas," ujar Teuku.
Sebelumnya, PT MRT Jakarta membutuhkan dana sekitar Rp 1,5 triliun untuk pembebasan lahan depo seluas 20 hektar di Ancol Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara pada 2021 mendatang. Sedianya pembebasan lahan untuk trase II-B jurusan Kota-Ancol ini dilakukan pada 2020, namun terpaksa ditunda karena anggaran daerah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19.
"Rencana tahun depan (pembebasan lahan) karena tahun ini boleh dikatakan tidak ada pendanaan dari pemda," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar usai rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Rabu (8/6).
William mengatakan, penetapan lahan untuk pembangunan depo MRT Jakarta trase II-B telah melalui studi kelayakan atau feasibility study (FS) oleh pihak konsultan. Dia berharap, dana untuk pembebasan lahan bisa dikucurkan pada tahun depan.
Soalnya Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA) selaku pemberi pinjaman dana akan melakukan pengecekan lahan depo MRT Jakarta pada November 2020 mendatang. JICA juga mewajibkan MRT Jakarta supaya memiliki lahan depo untuk pembangunan trase MRT trase II-B.
