Minta Dana Cadangan Dicairkan, Wagub DKI: untuk Penanganan Covid-19

Masjid Fatahillah Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, menggelar Salat Jumat berjamaah menggunakan protokol kesehatan pencegahan penularan virus corona, 5 Juni 2020. Gubernur DKI Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria menjadi jamaah Salat Jumat di Masjid Balai Kota. Foto: Humas Pemprov DKI

TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan dana cadangan daerah DKI Jakarta senilai Rp 1,4 triliun akan dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

"Bila dimungkinkan kita akan gunakan untuk kepentingan Covid 19. Tidak ada kepentingan lain selain Covid," ujar Riza saat ditemui di Balai Kota, Rabu 7 September 2020.

Baca Juga: 4 Hari Beruntun Kasus Positif Covid-19 Jakarta Selalu Lebih dari Seribu Orang

Riza mengatakan untuk pemanfaatan dana cadangan daerah tersebut saat ini menunggu pembahasan oleh DPRD DKI, untuk memberikan kejelasan posisi dan prosedur penggunan dana cadangan daerah. Sebelumnya Pemerintah DKI juga telah mengajukan percabutan Perda nomor 10 tahun 1999 kepada legislatif agar dana cadangan bisa dialokasikan ke pendapatan daerah.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua DPRD Muhamad Taufik menyatakan, regulasi pencairan dana cadangan tersebut akan diputuskan dalam pembahasan Badan Pembentukan Perda DKI. "Apakah nanti akan direvisi atau dicabut intinya kan bagaimana mencarikan dana cadangan ini," ujarnya.

Sejumlah Fraksi menyatakan dukungan untuk mencabut Perda 10 tahun 1999, salah satunya Fraksi PDIP. "Fraksi PDIP perjuangan mengusulkan dan akan mendukung ketika sebagian dana cadangan daerah dialokasikan untuk menanggulangi dampak negatif dari virus kau fit 19," ujar anggota Fraksi PDIP Steven Setiabudi Musa dalam rapat paripuran DPRD DKI, Rabu 9 September 2020.

Steven mengatakan Fraksi PDIP meminta agar dana cadangan daerah tersebut dimanfaatkan untuk sektor yang terdampak akibat Covid-19, yaitu kesehatan, ekonomi, pendidikan. PDIP juga memberikan catatan untuk menggunakan dana cadangan dialokasikan untuk program prioritas daerah lainnya, seperti penanggulangan banjir.

Sedangkan Fraksi Partai Gerindra berpendapat Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 1999 Tentang Dana Cadangan Daerah tidak mesti dicabut berdasarkan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

Anggota Fraksi Gerindra Ichawanul Muslimin menyatakan bahwa Perda dana cadangan daerah tersebut cukup direvisi tidak harus dicabut berdasarkan rekomendasi BPK RI. "Seyogyanya dalam mencermati hasil rekomendasi BPK RI tidak mengharuskan dicabut tapi dapat direvisi atau disempurnakan," ujarnya dalam rapat paripurna DPRD DKI, Rabu 9 September 2020.

 

 






Jepang Samakan Covid-19 dengan Flu Biasa, Aturan Wajib Masker Dicabut

42 menit lalu

Jepang Samakan Covid-19 dengan Flu Biasa, Aturan Wajib Masker Dicabut

Jepang tak lagi mewajibkan pemakaian masker di dalam ruangan. Covid-19 disamakan dengan sakit flu biasa.


Pengamat Prediksi Isu Reshuffle dan Anies Jadi Topik Pertemuan Jokowi - Surya Paloh

8 jam lalu

Pengamat Prediksi Isu Reshuffle dan Anies Jadi Topik Pertemuan Jokowi - Surya Paloh

Adi Prayitno, menyebut isu reshuffle dan pencapresan Anies Baswedan diduga jadi pembahasan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi.


PKS Sepakat dengan Kriteria Cawapres yang Pernah Disampaikan Anies

9 jam lalu

PKS Sepakat dengan Kriteria Cawapres yang Pernah Disampaikan Anies

PKS satu suara dengan apapun pilihan Anies Baswedan menentukan bakal Cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.


Soal Kapan PKS Nyatakan Dukungan Resmi ke Anies, Ini Jawaban Sohibul Iman

9 jam lalu

Soal Kapan PKS Nyatakan Dukungan Resmi ke Anies, Ini Jawaban Sohibul Iman

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Shohibul Iman menjelaskan alasan di balik sikap PKS belum melakukan deklarasi terbuka mendukung Anies Baswedan


Sudirman Said Sebut Koalisi Sepakat Serahkan Pemilihan Cawapres pada Anies Baswedan

10 jam lalu

Sudirman Said Sebut Koalisi Sepakat Serahkan Pemilihan Cawapres pada Anies Baswedan

Sudirman Said, mengatakan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS menyerahkan sepenuhnya nama cawapres kepada Anies Baswedan


NasDem Belum Ajak Demokrat Ikut Safari Politik Anies Baswedan, Ini Sebabnya

11 jam lalu

NasDem Belum Ajak Demokrat Ikut Safari Politik Anies Baswedan, Ini Sebabnya

Partai NasDem belum akan mengajak Partai Demokrat dalam agenda safari politik Anies Baswedan walaupun mereka sudah menyatakan dukungan


Kasak-kusuk Menindak Tambang Nikel Ilegal

11 jam lalu

Kasak-kusuk Menindak Tambang Nikel Ilegal

Tim gabungan penegakan hukum mendapati lahan kosong di area tambang nikel ilegal.


Inilah Kuota Haji Indonesia dalam 7 Tahun Terakhir

12 jam lalu

Inilah Kuota Haji Indonesia dalam 7 Tahun Terakhir

Sebelum pandemi Covid-19, tepatnya pada 2019, Indonesia mendapatkan kuota haji sebesar 231.000 jemaah.


Meski Belum Deklarasi, Sohibul Iman Tegaskan PKS Dukung Anies Baswedan Capres

13 jam lalu

Meski Belum Deklarasi, Sohibul Iman Tegaskan PKS Dukung Anies Baswedan Capres

Sohibul Iman menegaskan PKS mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024


Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

15 jam lalu

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi mencabut aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).