TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta menolak usulan pelibatan preman dalam mengawasi protokol kesehatan di pasar tradisional. Menurut Ketua IKAPPI DKI, Miftahuddin, tidak perlu melibatkan preman dalam mengawasi protokol kesehatan di pasar.
"Jauh lebih efektif pengawasan itu dilakukan oleh paguyuban atau ketua-ketua blok pasar. Keterlibatan pedagang justru memperkuat displin pedagang," kata Miftahuddin melaluinya keterangan resminya, Sabtu, 12 September 2020.
Baca Juga: Wakapolri Sebut Preman Pasar Akan Dilibatkan untuk Awasi Pemakaian Masker
Menurut dia, pedagang pasar di DKI Jakarta telah terpukul karena penurunan omset sekitar 60-70 persen akibat PSBB. Selain itu, IKAPPI juga menemukan sekitar 400 ribu pedagang pasar tradisional dan pedagang kaki lima di sekitar pasar yang mengalami dampak dari wabah pandemi Covid-19.
Para pedagang saat ini sedang mencoba bangkit kembali dan memulai aktivitas ekonomi mereka. Mereka yang mencari nafkah, kata dia, tidak patut aktivitasnya diawasi preman pasar.
“Tidak bisa kita pungkiri omset para pedagang memang turun drastis, mereka mencari nafkah untuk keluarga di rumah, tetapi kok malah diawasi preman? Jelas para pedagang pasar akan merasa terintimidasi dengan kehadiran para preman pasar mengawasi aktivitas mereka," ujarnya.
IKAPPI DKI mendorong pemerintah maupun petugas keamanan menyiapkan langkah-langkah yang kongkrit agar para pedagang merasa terlindungi dan terayomi dengan baik.
Lebih baik, kata dia, pemerintah melibatkan Pramuka atau personel IKAPPI untuk membantu memberikan penyuluhan dan mengingatkan bahaya Covid-19 kepada para Pedagang di Pasar. Menurut dia, cara tersebut lebih humanis ketimbang ide melibatkan preman pasar.
"Pedagang sudah tertekan kami berharap kita semua membantu pedagang agar mampu melewati kondisi berat ini," ujarnya.
