TEMPO.CO, Jakarta - Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus menjelaskan alasan ikut mensosialisasikan Omnibus Law UU Cipta Kerja di akun media sosial mereka. Yakni lewat akun Twitter TMC Polda Metro yang memiliki 7,8 juta pengikut.
Menurut dia, sosialisasi itu untuk meluruskan narasi soal Omnibus Law yang mereka rasa banyak berisi hoaks.
Baca Juga: Tolak UU Cipta Kerja, Buruh Konvoi di Kawasan Industri Pulogadung
"Jangan sampai nanti masyarakat tergiring dengan berita-berita tidak benar, sehingga timbul masyarakat itu melakukan hal-hal yang tak diinginkan," ujar Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Oktober 2020.
Ia mengatakan polisi sampai saat ini rutin menggelar patroli siber untuk pencegahan informasi hoaks soal Omnibus Law. Menurut dia, banyak beredar informasi sesat untuk memancing kemarahan masyarakat. Seperti misalnya video kerusuhan saat demo, yang disebut terjadi di depan Gedung DPR RI untuk menolak Omnibus Law.
"Banyak orang tak bertanggungjawab sebarkan video tahun lama untuk provokasi. Itu adalah pemberitaan tak benar. Jakarta sampai sekarang kondusif," kata dia.
Buruh dari berbagai elemen organisasi melakukan aksi mogok kerja dengan turun ke jalan di kawasan industri Kebun Besar, Tangerang, Banten, Selasa 6 Oktober 2020. Aksi yang diikuti ribuan buruh tersebut untuk memprotes pengesahan Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Sebelumnya, akun media sosial TMC Polda Metro Jaya yang kerap membagikan informasi mengenai kondisi lalu lintas di Jakarta ikut mensosialisasikan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dalam akun Twitter dan Instagram mereka, terunggah poster mengenai bantahan narasi hoaks tentang Omnibus Law.
"Waspada hoax seputar Omnibus Law UU Cipta Kerja," bunyi kutipan dalam unggahan di TMC Polda Metro itu pada Rabu, 7 Oktober 2020.
Unggahan akun milik polisi lalu lintas itu pun mengundang pertanyaan dari warganet. Mereka bingung akun yang memiliki pengikut 7,8 juta di Twitter dan 680 ribu di Instagram, tidak cuma mengonfirmasikan kondisi jalanan di Ibu Kota.
"Urusin jalan aja, pak. Jangan ngurusin perjuangan hidup orang buat perjuangin haknya. PNS cukup diem," kritik akun @wandergirl888.
