4. Prioritas anggaran tak jelas
Idris memberi contoh buruknya prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 Pemprov DKI Jakarta dilihat dari besarnga anggaran acara yang mencapai Rp 1,5 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran Formula E sebesar Rp 1,2 triliun, di mana Anies memotong anggaran pembangunan sekolah dan gelanggang olah raga masing-masing Rp 455 miliar dan Rp 320 miliar.
Selain itu, kata dia, anggaran yang disediakan jntuk normalisasi dan tanggul pantai guna mengatasi banjir, pembangunan Light Rail Transit (LRT), dan infrastruktur air bersih sangat minim. “Bahkan belakangan anggaran pembangunan LRT dan air bersih dihapus akibat defisit APBD,” tutur Idris.
5. Normalisasi sungai mandek
Idris menyebutkan, program normalisasi sungai yang direncanakan sepanjang 33 kilometer kini tak ada kejelasannya. Seperti diketahui, sampai dengan 2017 sudah ada 16 km sungai yang dinormalisasi.
Namun, dari 2018-3029 tak ada kelanjutan kegiatan tersebut. Menurut Idris, pada tahun 2020 telah dilakukan pembebasan lahan saluran air sebanyak 8,2 km. Namun, tak jelas apakah pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran normalisasi sungai di lahan saluran air itu.
Baca juga: Tiga Tahun DKI Dipimpin Anies Baswedan, PSI Ingatkan Soal Normalisasi Sungai
6. Realisasi naturalisasi sungai
PSI menyebut pada saat kampanye pemilihan kepala daerah, Anies Baswedan mengungkapkan gagasan naturalisasi sungai yang dianggap solusi ideal untuk masalah banjir jakarta. Pada rapat bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang pada 7 Juli 2020, Anies mengatakan bahwa naturalisasi berarti mengganti dinding sungai dari beton menjadi kawasan hijau untuk melindungi ekosistem.
Foto udara proyek naturalisasi Waduk Kampung Rambutan di Jakarta, Senin 7 Oktober 2019. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air menargetkan naturalisasi waduk tersebut selesai sebelum akhir tahun 2019 agar dapat menampung air dan luapan sungai saat musim hujan tiba. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Pada 26 September 2020 Anies Baswedan dalam Instagramnya memamerkan hasil naturalisasi sungai di Kanal Banjir Barat (KBB) segmen Sudirman-Karet. Namun, PSI menganggap proyek itu berbeda dengan konsep yang dipaparkan Anies sebelumnya.
“Proyek di KBB tersebut berupa perkerasan beton untuk tempat nongkrong dan spot selfie. Sama sekali tidak ditemukan aspek pencegahan banjir dan perlindungan ekosistem,” ucap Idris. PSI bahkan menyebut progres naturalisasi sungai masih 0 persen.
7. Rendahnya realisasi program DP 0 rupiah
PSI menyebutkan, pada awal menjabat Anies Baswedan menargetkan penyediaan 300 ribu unit rumah selama 5 tahun atau 60 ribu unit setiap tahun dalam program DP 0 rupiah. Namun, setelah 3 tahun, hanya tersedia 780 rumah atau 0,26 persen dari target.
8. Mandeknya pembangunan Light Rail Transit (LRT) fase 2
PSI mengatakan, berdasarkan Rencana Pemvangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pembangunan LRT direncanakan sekitar 110 kilometer dan terbagi dalam 7 rute. Proyek itu juga tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 55 tahu. 2018 tentabg rencana induk transportasi Jabodetabek tahun 2018-2029 dan Perpres nomor 56 tahun 2018 tentang Proyek Strategis Nasional (PGN).
Adapun LRT fase 1 dengan rute Kelapa Gading-Velodrome telah rampung awal 2019 lalu. Sementara itu, pembangunan fase kedua hingga kini tak juga dimulai. PSI beranggapan proyek tersebut memiliki dasar yang kuat dan dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan. “Dengan demikian PSI mempertanyakan komitmen Gubernur Anies untuk menyediakan transportasi massal berbasis rel di Jakarta,” kata mereka.
