Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Instruksi Tito Karnavian ke Kepala Daerah, Pengamat: Kenapa Baru Sekarang?

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 September 2020. Dalam rapat tersebut DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 September 2020. Dalam rapat tersebut DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Usep S. Ahyar menilai langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi nomor 6 tahun 2020, sebagai bentuk peringatan untuk kepala daerah terhadap banyaknya pelanggaran protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

"Penanganan Covid-19 memang harus serius. Instruksi Mendagri itu menjadi warning untuk kepala daerah," kata Ahyar saat dihubungi, Kamis, 8 November 2020.

Adapun Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 berisi tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Instruksi tersebut diterbitkan setelah terjadi pelanggaran protokol kesehatan saat acara akad nikah putri Rizieq Shihab sekaligus Maulid Nabi di Markas FPI kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu malam pekan lalu.

Menurut dia, semestinya Tito mengeluarkan kebijakan tersebut sejak lama. Sebab pagebluk telah membekap Indonesia sudah berjalan sembilan bulan. Sehingga langkah Tito yang baru mengeluarkan instruksi setelah kejadian pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, banyak menimbulkan pertanyaan.

"Pertanyaannya, kenapa baru sekarang. Ini kan situasi sejak lama sudah darurat," ujarnya. "Ini pasti mengundang kecurigaan publik bahwa pemerintah merespons untuk menghadapi gerakan yang kemarin cukup besar."

Ahyar mengatakan penegakan protokol kesehatan memang perlu dilakukan pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Namun regulasi yang telah dibuat tersebut jangan hanya sekedar ancaman untuk mencopot kepala daerah yang tidak serius menerapkan protokol kesehatan.

Menurut dia, kegiatan kerumunan cukup banyak terjadi di berbagai daerah. Bahkan pemerintah mempunyai tantangan dalam mencegah kerumunan saat Pilkada 2020 yang jatuh pada 9 Desember mendatang. "kebijakan pemerintah ini harus dilihat dengan baik. Jangan hanya menjadi ancaman terhadap kelompok tertentu."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 itu diteken pada hari ini, Rabu, 18 November 2020.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat terbatas kabinet hari Senin, tanggal 16 November 2020 di Istana Merdeka Jakarta, yang di antaranya menegaskan konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat," demikian bunyi paragraf pertama instruksi tersebut.

Tito mengatakan berbagai langkah telah dilakukan secara sistematis dan masif dengan mengeluarkan biaya yang besar, termasuk dari pajak rakyat. Kepala daerah, kata dia, juga perlu menghargai kerja keras dan dedikasi bahkan nyawa para pejuang yang telah gugur terutama para dokter, perawat, tenaga medis lainnya, anggota TNI/Polri, dan relawan serta berbagai elemen masyarakat.

Menurut Tito, perlu langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk mencegah penyebaran Covid-19 di daerah. Ia mengatakan pemerintah telah menerbitkan serangkaian peraturan untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

IMAM HAMDI | BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mendagri Ingatkan Daerah Segera Tuntaskan Hibah Dana Pilkada

4 hari lalu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bersama wakil ketua KPK, lexander Marwata, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meningkatkan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi pencegahan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Ingatkan Daerah Segera Tuntaskan Hibah Dana Pilkada

Mendagri Tito Karnavian mengatakan pelaksanaan Pilkada bergantung pada anggaran.


Menteri Tito Karnavian Minta Daerah Kurangi Ketergantungan pada Dana Pusat

4 hari lalu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. TEMPO/Imam Sukamto
Menteri Tito Karnavian Minta Daerah Kurangi Ketergantungan pada Dana Pusat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungannya pada dana transfer pusat.


Taufiq Kiemas Meraih CNN Awards 2024, Ini Profil Suami Megawati

11 hari lalu

Taufiq Kiemas pertama kali mengenal Megawati saat mereka menjadi aktivis di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan bergabung di
Taufiq Kiemas Meraih CNN Awards 2024, Ini Profil Suami Megawati

Taufiq Kiemas meraih penghargaan Extraordinary Devotion to Unity and Nationalism dari CNN Awards 2024. Ini kiprah suami Megawati Soekarnoputri.


Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Pakai Produk Dalam Negeri

13 hari lalu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kiri), Ketua KPK sementara, Nawawi Pamolango dan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari (kanan), seusai menandatangani Surat Edaran Bersama penguatan APIP dalam Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meningkatkan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi pencegahan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Pakai Produk Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri untuk memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.


Kata Mendagri Soal Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

13 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Kata Mendagri Soal Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

Mendagri mengatakan pihaknya akan mengaktifkan aparat pengawas internal pemerintah untuk menjaga netralitas ASN di Pilkada 2024.


Mendagri Apresiasi Pemprov Sumut Alokasikan Dana Hampir Rp 1 triliun untuk Pilkada 2024

13 hari lalu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bersama wakil ketua KPK, lexander Marwata, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meningkatkan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi pencegahan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Apresiasi Pemprov Sumut Alokasikan Dana Hampir Rp 1 triliun untuk Pilkada 2024

Pemprov Sumut telah mengalokasikan dana hibah sebanyak Rp 999 miliar untuk Pilkada 2024.


Mendagri Minta Pemda di Sumatra Segera Cairkan Anggaran Pilkada Serentak 2024

14 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mendagri Minta Pemda di Sumatra Segera Cairkan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Mendagri Tito Karnavian menemukan ada beberapa daerah yang belum mencairkan anggaran untuk Pilkada Serentak.


Mendagri Tito Karnavian Minta ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada Serentak

14 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Mendagri Tito Karnavian Minta ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada Serentak

Netralitas ASN menjelang hingga selama proses pemilu telah diatur dalam berbagai regulasi.


Mendagri Minta Pemda di Sumatera Bantu Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak

14 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Minta Pemda di Sumatera Bantu Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak

Kemendagri telah menyerahkan DP4 Pilkada serentak seluruh provinsi di Sumatera. Jumlah pemilih mencapai 43 juta orang.


Mendagri Sebut Pilkada Serentak 2024 sebagai Sejarah Baru Bagi Indonesia

14 hari lalu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bersama wakil ketua KPK, lexander Marwata, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meningkatkan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi pencegahan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Sebut Pilkada Serentak 2024 sebagai Sejarah Baru Bagi Indonesia

Sejak zaman reformasi, Indonesia belum pernah menyelenggarakan Pilkada serentak dengan model bersamaan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.