TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memanggil anggota DPRD DKI Ima Mahdiah. Politikus PDIP itu dipanggil terkait gaduh kenaikan gaji DPRD DKI.
"Ima saya minta kamu datang, karena ini masalah anggaran APBD telah membuat kemarahan rakyat," ujar Ahok dalam kanal Youtube Panggil Saya BTP yang disiarkan Ahad, 6 Desember 2020.
Ima Mahdiah merupakan politikus PDIP. Ia pernah menjadi pekerja magang di Balai Kota DKI saat Ahok menjabat Gubernur DKI.
"Kamu yang paling lama magang sama saya," ujar Ahok. Ia mengatakan, di antara anak magang yang bisa dikatakan baik, rata-rata tidak mau masuk ke politik. Tapi, kata Ahok, ia berusaha memprovokasi para anak magang untuk tampil menjadi politikus.
"Saya masih ingat ketika masih ditahan di Mako Brimob, saya minta kamu masuk ke PDI Perjuangan, mewakili saya, menjaga APBD DKI dari penggarong-penggarong," ujar Ahok kepada Ima.
Komisaris Utama Pertamina itu pun berkisah ia pernah bertengkar dengan sesama orang partainya kala itu.
Baca juga: Ketua DPRD DKI Sebut Tak Ada Kenaikan Gaji dan Tunjangan
"Saya ngotot, sampai saya dikatakan anjing. Saya balas saja, saya memang anjing penjaga uang orang Jakarta," ujar dia.
Menurut Ahok, jika pendapatan asli daerah atau PAD DKI turun, ada pandemi Covid-19 dan tunjangan PNS dipotong, maka kalau DPRD menaikkan penghasilan, ia mengatakan tidak suka. "Itu nggak bener," kata Ahok.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengungkap soal kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI. Kenaikan ini tertera dalam rencana kegiatan tahunan atau RKT DPRD.
Ketua DPW PSI DKI Michael Victor Sianipar mengatakan menolak kenaikan tunjangan ini. PSI beranggapan kenaikan pendapatan anggota dewan tak pantas dilakukan di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang tengah terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Belakangan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi membantah ada kenaikan gaji dewan.
"Saya sampaikan secara tegas bahwa tidak ada kenaikan sama sekali. Jadi yang beredar di media sosial sama sekali tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Prasetyo dalam keterangannya, Jumat, 4 Desember 2020.
Prasetyo menyampaikan, hasil rencana kerja tahunan (RKT) yang beredar sama sekali tidak benar. Menurut dia, pihak yang menyebarkannya dipastikan melakukan pembohongan publik. Buktinya, kata dia, lembaran yang beredar bukan berbentuk format keuangan pemerintahan.
