Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Sebut Ada Kerugian Negara Rp 400 Miliar pada Proyek Pengadaan Lahan Pemprov DKI Jakarta di Rorotan

image-gnews
Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu. TEMPO/Imam Sukamto
Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada kerugian negara sekitar Rp 400 miliar pada proyek pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara untuk Program DP Nol Rupiah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengadaan lahan itu ditangani oleh BUMD Sarana Jaya.

Dengan adanya dugaan kerugian negara itu, Plh. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan lembaga antirasuah melakukan penyidikan guna menemukan bukti-bukti tindak pidana korupsi. “Pengadaan di Rorotan, (kerugian) sekitar Rp 400 miliar,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 25 Juni 2024.

Dalam proses penyidikan ini, KPK telah memeriksa pembalap gokart Zahir Ali (ZA) pada Rabu lalu. Dia dimintai keterangan oleh tim penyidik ihwal pengetahuannya tentang pengadaan lahan di Rorotan, serta peran dari jabatannya di perusahaan yang diduga ada keterkaitan. Namun, Asep belum bisa mempublikasi detail materi pemeriksaan Zahir Ali.

Sebelumnya, KPK mengajukan larangan bepergian ke luar negeri (cekal) terhadap 10 orang yang berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara untuk Program DP Nol Rupiah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Larangan bepergian ke luar negeri ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus korupsi pengadaan lahan di Pulogebang. "Terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Lahan di Lokasi Rorotan, Pemprov DKI Jakarta oleh BUMD Sarana Jaya, pada 12 Juni 2024, KPK telah mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan," kata Ketua Tim Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangan resmi, Kamis, 13 Juni 2024.

Adapun kesepuluh orang yang dimaksud, yaitu ZA (swasta), MA (karyawan swasta), FA (wiraswasta), NK (karyawan swasta), DBA (Manager PT CIP dan PT KI), PS (Manager PT CIP dan PT KI), JBT (Notaris), SSG (Advokat), LS (wiraswasta), M (wiraswasta).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu bekas Direktur Utama PD Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan; Direktur PT Adonara Propertindo Tomny Adrian; dan Direktur PT Aldira Berkah Rudy Hartono Iskandar.

Tidak hanya itu, KPK mendakwa mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles merugikan negara Rp 152,5 miliiar dalam korupsi tanah di Munjul, Jakarta Timur.

KPK mendakwa Yoory melakukannya bersama sejumlah pihak lain, di antaranya Anja Runtuwene, Tommy Adrian, Rudy Hartono Iskandar dan PT Adonara Propertindo. "Yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp 152.565.440.000," kata jaksa KPK, Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 14 Oktober 2021.

Pilihan Editor: KPK Laporkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang Bebaskan Gazalba Saleh ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Usut Kasus Baru Eks Ketua KPK Firli Bahuri, Polda Metro Jaya Sudah Kantongi Alat Bukti

14 menit lalu

Polda Metro Jaya menetapkan eks Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada 23 November 2023. Polda menyangka Firli memeras SYL agar kasus korupsi di Kementan yang tengah ditangani KPK bisa berhenti. TEMPO/Imam Sukamto
Usut Kasus Baru Eks Ketua KPK Firli Bahuri, Polda Metro Jaya Sudah Kantongi Alat Bukti

Kasus baru Firli Bahuri yang sedang diusut ini juga berhubungan dengan kasus pemerasan terhadap Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.


Tiga Hari di Semarang, Penyidik KPK Sisir Satu Demi Satu Kantor Dinas dan Periksa Para Kepala OPD

1 jam lalu

Petugas kepolisian mengawal petugas KPK saat melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Tiga Hari di Semarang, Penyidik KPK Sisir Satu Demi Satu Kantor Dinas dan Periksa Para Kepala OPD

Sudah tiga hari penyidik KPK menggelar operasi penggeledahan di Kota Semarang. Satu demi satu kantor dinas disisir dan digeledah.


KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang

1 jam lalu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper keluar usai menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jumat, 19 Juli 2024. Foto: ANTARA/Zuhdiar Laeis
KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang

Penyidik KPK menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jawa Tengah, sekitar 2,5 jam hari ini, Jumat, 19 Juli 2024


KPK Periksa Satu ASN Kemenhub sebagai saksi Tersangka Korupsi DJKA Yofi Oktarisza

2 jam lalu

Ilustrasi KPK. ANTARA
KPK Periksa Satu ASN Kemenhub sebagai saksi Tersangka Korupsi DJKA Yofi Oktarisza

KPK periksa seorang ASN Kemenhub untuk menjadi saksi atas tersangka korupsi DJKA Yofi Oktarisza.


Dukung Pengusutan Obstruction of Justice dalam Kasus Harun Masiku, IM57+ Institute Singgung Pimpinan KPK

2 jam lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Dukung Pengusutan Obstruction of Justice dalam Kasus Harun Masiku, IM57+ Institute Singgung Pimpinan KPK

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha merespons langkah KPK yang aka mengusut obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku.


KPK Mulai Selidiki Perintangan Penyidikan di Pencarian Harun Masiku

2 jam lalu

Aktivis Indonesia Corruption Watch membawa kue dan poster bergambar buronan Harun Masiku dalam aksi menuntut penangkapan DPO yang sudah empat tahun buron tersebut, di depan gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Mulai Selidiki Perintangan Penyidikan di Pencarian Harun Masiku

KPK mulai menyelidiki dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (ooj) dalam upaya pencarian buronan Harun Masiku.


Korupsi Telkom, KPK Periksa Komisaris PT Indonesian Cloud Noerman Taufik

3 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Korupsi Telkom, KPK Periksa Komisaris PT Indonesian Cloud Noerman Taufik

KPK masih maraton menyelesaikan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di PT Telkom.


Hari Ketiga, KPK Masih Lanjutkan Penggeledahan di Kota Semarang

3 jam lalu

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper usai menggeledah sejumlah instansi di Balai Kota Semarang, Kamis, 18 Juli 2024. ANTARA/Zuhdiar Laeis
Hari Ketiga, KPK Masih Lanjutkan Penggeledahan di Kota Semarang

Setelah menggeledah kantor Wali Kota Semarang Hevearita pada Rabu lalu, KPK masih menggeledah beberapa kantor dinas pada Jumat.


KPK Periksa Hasto Kristiyanto dalam Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

4 jam lalu

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
KPK Periksa Hasto Kristiyanto dalam Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

KPK memeriksa Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di DJKA Kementerian Perhubungan.


KPK Mulai Penyidikan Dugaan Perintangan Pencarian Harun Masiku

7 jam lalu

Aktivis Indonesia Corruption Watch melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. Dalam aksi damai ini mereka memperingati empat tahun belum tertangkapnya buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang tindak pidana korupsi tersangka politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Mulai Penyidikan Dugaan Perintangan Pencarian Harun Masiku

KPK memulai memeriksa saksi yang diduga terkait atau merintangi upaya pencarian buronan Harun Masiku.