TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada kerugian negara sekitar Rp 400 miliar pada proyek pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara untuk Program DP Nol Rupiah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengadaan lahan itu ditangani oleh BUMD Sarana Jaya.
Dengan adanya dugaan kerugian negara itu, Plh. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan lembaga antirasuah melakukan penyidikan guna menemukan bukti-bukti tindak pidana korupsi. “Pengadaan di Rorotan, (kerugian) sekitar Rp 400 miliar,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 25 Juni 2024.
Dalam proses penyidikan ini, KPK telah memeriksa pembalap gokart Zahir Ali (ZA) pada Rabu lalu. Dia dimintai keterangan oleh tim penyidik ihwal pengetahuannya tentang pengadaan lahan di Rorotan, serta peran dari jabatannya di perusahaan yang diduga ada keterkaitan. Namun, Asep belum bisa mempublikasi detail materi pemeriksaan Zahir Ali.
Sebelumnya, KPK mengajukan larangan bepergian ke luar negeri (cekal) terhadap 10 orang yang berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara untuk Program DP Nol Rupiah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Larangan bepergian ke luar negeri ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus korupsi pengadaan lahan di Pulogebang. "Terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Lahan di Lokasi Rorotan, Pemprov DKI Jakarta oleh BUMD Sarana Jaya, pada 12 Juni 2024, KPK telah mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan," kata Ketua Tim Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangan resmi, Kamis, 13 Juni 2024.
Adapun kesepuluh orang yang dimaksud, yaitu ZA (swasta), MA (karyawan swasta), FA (wiraswasta), NK (karyawan swasta), DBA (Manager PT CIP dan PT KI), PS (Manager PT CIP dan PT KI), JBT (Notaris), SSG (Advokat), LS (wiraswasta), M (wiraswasta).
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu bekas Direktur Utama PD Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan; Direktur PT Adonara Propertindo Tomny Adrian; dan Direktur PT Aldira Berkah Rudy Hartono Iskandar.
Tidak hanya itu, KPK mendakwa mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles merugikan negara Rp 152,5 miliiar dalam korupsi tanah di Munjul, Jakarta Timur.
KPK mendakwa Yoory melakukannya bersama sejumlah pihak lain, di antaranya Anja Runtuwene, Tommy Adrian, Rudy Hartono Iskandar dan PT Adonara Propertindo. "Yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp 152.565.440.000," kata jaksa KPK, Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 14 Oktober 2021.
Pilihan Editor: KPK Laporkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang Bebaskan Gazalba Saleh ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
