DPRD Setujui APBD DKI 2021 Rp 84,19 Triliun

Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menandatangani pengesahan Raperda APBD-P 2020 dalam rapat pripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Senin, 16 November 2020. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menyetujui anggaran APBD DKI 2021 sebesar Rp 84,19 triliun dalam rapat paripurna pada Senin, 7 Desember 2020. "Alhamdulilah pelaksanaan paripurna DPRD hari ini telah selesai dengan nilai Rp 84 triliun," kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi usai rapat paripurna persetujuan APBD DKI 2021.

Baca Juga: PSI Absen Rapat Paripurna Persetujuan APBD 2021

Sebelumnya DPRD DKI bersama Pemerintah DKI Jakarta menyepakati anggaran Rp 82,5 triliun dalam paripurna penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS APBD 2021 pada Kamis, 26 November 2020 lalu.

Dalam pengesahan tersebut, Prasetio melanjutkan bahwa ada informasi tidak benar dalam pembahasan anggaran tahun depan, yakni gaji dan tunjangan dewan sebesar Rp 700 jutaan per bulan. "Sekali lagi saya sebagai ketua dewan yang bertanggung jawab di DPRD ini, saya katak bahwa itu tidak benar," ujarnya.

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Ali Muhammad Johan mengatakan anggaran yang disetujui tersebut berasal dari pendapatan daerah Rp 72,18 triliun, sedangkan belanja daerah 72,96 triliun. "Ada defisit anggaran Rp 779,49 miliar."

Selain itu, anggaran yang berasal dari pembiayaan daerah dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 12 triliun. Sebanyak Rp 2 triliun dari anggaran penerimaan pembiayaan tersebut merupakan hasil dari sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2020.

Lalu anggaran yang berasal dari pinjaman penerimaan daerah Rp 9,84 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan Rp 11,22 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah Rp 10,95 triliun, pembayaran pokok hutan Rp 33,65 miliar, dan pemberian pinjaman daerah Rp 200 juta. "Jadi total APBD DKI tahun 2021 Rp 84,19 triliun."






Wisma Atlet Disebut Jadi Tempat Kuntilanak, Pengamat Tata Kota: Jangan Diubah Jadi Rusun

1 hari lalu

Wisma Atlet Disebut Jadi Tempat Kuntilanak, Pengamat Tata Kota: Jangan Diubah Jadi Rusun

Pengamat tata kota Nirwono Joga menyatakan Wisma Atlet Kemayoran dibangun untuk kepentingan event olahraga internasional. Bisa untuk olimpiade.


Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

1 hari lalu

Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengusulkan agar Pemrov DKI Jakarta mengelola Wisma Atlet agar tidak jadi sarang kuntilanak.


Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

1 hari lalu

Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk alih fungsi Wisma Atlet karena lahan itu milik Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini disampaikannya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Ida Mahmudah.


Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

1 hari lalu

Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

Heru Budi mengatakan pengelolaan Wisma Atlet jadi kewenangan Pusat. DPRD DKI minta jangan dibiarkan kosong agar tak banyak kuntilanak.


Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

3 hari lalu

Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai klaim Formula E untung Rp5 miliar jauh dari yang sudah dikeluarkan APBD DKI Jakarta Rp560 miliar untuk pembayaran commitment fee.


DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

4 hari lalu

DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengkhawatirkan sistem jalan berbayar atau ERP bakal jadi lahan korupsi baru bagi para oknum.


Rian Ernest Gabung, Golkar Targetkan Raih 12 Kursi DPRD DKI di Pileg 2024

4 hari lalu

Rian Ernest Gabung, Golkar Targetkan Raih 12 Kursi DPRD DKI di Pileg 2024

Eks petinggi PSI Rian Ernest memutuskan gabung ke Partai Golkar


Penyebab Kebakaran di Jakarta Didominasi Korsleting Listrik

4 hari lalu

Penyebab Kebakaran di Jakarta Didominasi Korsleting Listrik

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan sebagian besar kebakaran di Jakarta disebabkan korsleting listrik. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk menggunakan peralatan kelistrikan sesuai standar yang ada.


Gulkarmat DKI Usul Upah PJLP Naik Rp 1 Juta Jadi Rp 5,9 Juta, Alasan Risiko Bahaya

5 hari lalu

Gulkarmat DKI Usul Upah PJLP Naik Rp 1 Juta Jadi Rp 5,9 Juta, Alasan Risiko Bahaya

Gulkarmat DKI Jakarta mengusulkan kenaikan upah penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) di instansi itu sebesar Rp1 juta menjadi Rp5,9 juta.


Peserta Nonformal Jauh dari Target, BPJS Ketenagakerjaan Depok Dorong CSR Perusahaan

5 hari lalu

Peserta Nonformal Jauh dari Target, BPJS Ketenagakerjaan Depok Dorong CSR Perusahaan

BPJS Ketenagakerjaan Depok juga mengupayakan Perda untuk menanggung pekerja rentan dan nonformal dapat tercover di APBD.